Cerita Kasatgas Kasus Bansos hingga Penyidik Kasus Harun Masiku yang Dibebastugaskan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara setelah dibebastugaskan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Adapun tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK tersebut, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai lainnya akan dibina kembali.

Salah satu dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK yakni Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK kasus Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Andre Nainggolan.

Baca juga: BW: Jika Tak Tegas, Jokowi Bisa Dinilai Jadi Bagian Tak Terpisahkan dari Upaya Penghancuran KPK

Dalam tayangan Mata Najwa, Andre menyatakan, dirinya hingga kini belum mengetahui apakah masuk kategori yang diberhentikan atau dibina kembali.

"Sampai saat ini belum mengetahui (masuk kelompok 51 yang diberhentikan atau 24 yang dibina)," kata Andre dalam acara "Mata Najwa", Rabu (27/5/2021).

Kompas.com sudah mendapatkan persetujuan dari Najwa Shihab untuk mengutip pernyataan narasumber Mata Najwa.

Setelah dibebastugaskan, Andre mengatakan, dirinya masih datang ke kantor, tetapi tidak lagi melakukan aktivitas penyidikan, menganalisis barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta kegiatan penyidikan lainnya.

"Tidak ada aktivitas, mungkin hanya membaca e-mail, tidak melakukan kegiatan tugas fungsi sebagai penyidik," kata Andre.

Baca juga: Pemberhentian Pegawai KPK Disebut karena Terbatasnya Waktu, Komisi III DPR: Seharusnya Minta Solusi ke Presiden

Senada dengan Andre, pegawai KPK pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Nova riza, juga belum mengetahui dirinya masuk daftar 51 pegawai yang diberhentikan atau 24 pegawai yang dibina.

Baginya, masuk di kedua posisi itu sama saja karena tidak ada jaminan bahwa pegawai yang masuk daftar 24 pegawai yang dibina bisa kembali lagi ke KPK.

"Mau 51 atau 24 saya rasa sih sama saja, karena sesuai pernyataan Pak Alex Marwata yang 24 masih bisa dibina, tapi setelah itu dites kembali," kata Nova.

"Tidak ada jaminan juga akan lulus tes wawasan kebangsaan ini," ucap dia.

Baca juga: Mengingat Kembali Pernyataan Jokowi soal TWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemberhentian Pegawai KPK

Sementara itu, penyidik KPK yang menangani kasus tersangka yang hingga kini masuk daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku, Ronal Paul, juga belum mengetahui dirinya masuk daftar bagian yang diberhentikan atau yang dibina kembali.

Padahal, dari dua orang penyidik yang menangani kasus Harun,  kata Andre, satu penyidik telah lebih dahulu dipindahkan.

"Terakhir ada dua orang, yang satu dipindahkan, jadi saya sendiri dari penyidiknya," ucap Ronal.

Ronal pun mengaku, dirinya merasa hanya makan gaji buta akibat tidak lagi ada aktivitas yang dilakukan di kantornya. 

"Alhamdulillah masih (ke kantor), hanya baca e-mail, cek-cek WA (WhatsApp) seperti itu aja," kata Ronal.

"Sangat (merasa makan gaji buta) dari hati nurani merasa tidak enak gitu, tidak bisa melaksanakan kegiatan apa-apa," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Batalkan Keputusan Firli dkk soal Pemecatan Pegawai KPK

Sebelumnya diberitakan, KPK akan melantik 1.271 pegawai KPK yang telah memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara pada tanggal 1 Juni 2021.

“Ada 1.274 yang lolos MS (memenuhi syarat) untuk diangkat menjadi ASN, tetapi satu mengundurkan diri, satu meninggal dunia, dan satu ternyata dari pendidikan tidak memenuhi syarat, sehingga yang nanti tanggal 1 Juni akan dilantik jadi ASN 1.271,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (25/5/2021).

Alexander pun mengatakan, ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander.

Baca juga: Moeldoko: Sudahi Praduga Tak Konstruktif pada KPK, Ini Sudah Final

Ia menyatakan, hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan.

Setelah megikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara.

“Kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan, sebelum diangkat jadi ASN,” ujarnya.