Kompas.com - 26/05/2021, 06:53 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

Sebelumnya Jokowi meminta alih status kepegawaian tidak merugikan hak pegawai KPK. Ia meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

"Keputusan itu semacam insubordinasi karena tidak mengikuti arahan Presiden Jokowi bahwa pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN harus tidak merugikan mereka," ujar Azra kepada Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Azyumardi Azra Sebut Keputusan Pemberhentian 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Mengecewakan Publik

Azra menilai pemberhentian pada 51 pegawai KPK itu telah mengecewakan publik. Selain itu, tidak ada tolok ukur yang jelas hingga pegawai tersebut diberhentikan.

"Keputusan KPK yang disampaikan Komisioner KPK Alexander Marwata itu mengecewakan publik karena tidak jelas atau tidak ada transparansi kenapa 24 pegawai masih bisa dibina atau lulus TWK," kata dia.

"Apa alasan atau ukurannya? Di lain pihak kenapa 51 pegawai disebut merah atau tidak lagi bisa dibina atau diberhentikan," sambung Azra.

Azra mengatakan, penilaian terhadap pegawai didasarkan pada tiga aspek yakni kepribadian, pengaruh dan PUNP. Namun, belum jelas parameter apa yang dijadikan penilaian pada ketiga aspek.

Oleh karena itu ia menduga keputusan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan para pimpinan KPK.

"Saya kira keputusan itu sangat subyektif dari penguasa KPK untuk kepentingan mereka sendiri," tutur dia.

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian 51 Pegawai KPK Bentuk Pembangkangan terhadap Presiden

Hal senada disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman.

Zaenur menilai keputusan itu merupakan wujud pembangkangan enam lembaga terhadap instruksi Jokowi.

"Ini adalah tindakan membangkang terhadap kepala negara secara frontal. Nah tindakan pembangkangan memang karena upaya menyingkirkan 75 pegawai KPK ini sejak awal sudah bulat," tuturnya.

Tindakan pembangkangan itu juga makin tampak karena nasib 24 pegawai yang dinyatakan masih dapat dibina dalam pendidikan wawasan kebangsaan belum tentu bisa diangkat jadi ASN.

"Masih ada kemungkinan tidak lolos setelah selesai pendidikan, artinya secara total pidato Presiden dibangkang sendiri oleh pembantunya dan pemangku kepentingan lainnya, dalam hal ini KPK," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 24 Januari: 5.032 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 24 Januari: 5.032 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

UPDATE 24 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.