Kompas.com - 25/05/2021, 22:13 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Selasa (25/5/2021).

Dalam sidang tersebut, pemohon mempermasalahkan Pasal 33 yang mengatur tentang perizinan berusaha.

"Pemohon dengan ini bermaksud mengajukan permohonan uji materill atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 33 tentang perizinan berusaha," kata Kuasa Hukum pemohon Riyan Nasaru.

Baca juga: Sembilan Isu Prioritas UU Cipta Kerja yang Disorot Buruh Saat Peringatan May Day

Pemohon yang bernama Herman Dambea itu merupakan Komisaris PT Radio Al-Adha.

Adapun Pasal 33 berbunyi:

1. Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

2. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya berizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur berdasarkan zona daerah penyelenggraan penyiaran yang ditetapkan dengan dengan parameter setiap zona dan daerah.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Kawal Implementasi UU Cipta Kerja, Tak Pernah Abaikan Kesejahteraan Buruh

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pemohon menilai, Pasal 33 telah mengubah nomenklatur perizinan dari izin penyelenggara penyiaran (IPP) kepada perizinan berusaha.

Pasal tersebut juga dinilai meimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon karena mengubah nomenklatur dari izin dari IPP kepada perizinan berusaha.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin 'Booster'

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin "Booster"

Nasional
KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Nasional
Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Nasional
Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Nasional
Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Nasional
Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Nasional
Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek 'Gen Halilintar'

Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek "Gen Halilintar"

Nasional
UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

Nasional
Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Nasional
UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

Nasional
Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Nasional
Profil Sam Ratulangi yang Ada dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 20.000

Profil Sam Ratulangi yang Ada dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 20.000

Nasional
KIB Agendakan Pertemuan di Semarang, PAN Beri Sinyal Undang Ganjar Pranowo

KIB Agendakan Pertemuan di Semarang, PAN Beri Sinyal Undang Ganjar Pranowo

Nasional
Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.