Kompas.com - 25/05/2021, 20:50 WIB
Direktur Utama PT. Bio Farma Honesti Basyir memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020).  KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGDirektur Utama PT. Bio Farma Honesti Basyir memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan harga vaksinasi gotong royong yang ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan adalah Rp 439.570.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari tarif penyuntikan senilai Rp 321.660 dan layanan vaksinasi Rp 117.910.

"Tarif juga sudah ditetapkan oleh Menkes yaitu untuk vaksin sendiri sekitar Rp 321.660, dan untuk layanan vaksinasinya Rp 117.910. Jadi total untuk satu kali penyuntikan itu sebesar Rp 439.570. Ini sudah berjalan sampai hari ini," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Selasa (25/5/2021).

Kemudian, ia memaparkan bahwa jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program Vaksin Gotong Royong saat ini adalah vaksin Sinopharm.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah menargetkan hanya satu jenis vaksin yang bakal digunakan dalam program vaksin gotong royong yaitu vaksin Cansino asal China.

Baca juga: Satgas: Ketersediaan Terjaga, 83,9 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Diterima Indonesia

"Vaksin ini sedikit berbeda dengan Sinopharm. Dia hanya menggunakan satu dosis atau satu kali penyuntikan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Honesti menuturkan, Indonesia bakal menyetujui kerjasama pemesanan vaksin tersebut sebanyak 5 juta dosis.

Adapun untuk tahap pertama, vaksin tersebut direncanakan tiba di Indonesia pada Juli 2021. Pada Juli hingga September 2021, vaksin yang akan dikirim sebanyak tiga juta dosis, dan sisanya pada kuartal IV 2021.

"Rencananya kita akan suplai agreement dengan mereka sejumlah lima juta dosis di mana vaksin pertama tiga juta dosis itu akan datang sekitar Juli sampai September, dan sisanya dua juta dosis akan datang di kuartal IV 2021," ucapnya.

Lebih lanjut, saat ini Bio Farma bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih melakukan proses penerbitan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Cansino.

"Kita harap, mungkin bulan Juni ini dia sudah keluar EUA nya, dan bisa dapat dilaksanakan vaksinasi setelah vaksinnya datang ke Indonesia," harap Honesti.

Baca juga: Menanti Titik Terang Efek Vaksin AstraZeneca di Balik Meninggalnya Warga Buaran Jaktim

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi gotong royong yang diperuntukkan perusahaan.

Ia mengatakan, satu penyuntikan vaksinasi gotong royong akan dibanderol dengan harga Rp 500.000.

"Sudah ditetapkan harga vaksin Rp 375.000 per dosis dan penyuntikan Rp 125.000, sehingga totalnya Rp 500.000," kata Airlangga usai rapat terbatas bersama presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dia mengungkapkan, saat ini sudah tersedia 500.000 dosis vaksin Sinopharm di Indonesia yang nantinya digunakan untuk vaksinasi gotong royong.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.