Panglima Perintahkan Jajarannya Koordinasi Soal Penyekatan dan Isolasi Kedatangan WNA-WNI

Kompas.com - 25/05/2021, 20:34 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin rapat evaluasi terkait pelaksanaan PPKM skala mikro bersama jajarannya di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021). Puspen Mabes TNIPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin rapat evaluasi terkait pelaksanaan PPKM skala mikro bersama jajarannya di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan Polri dan sejumlah instansi pemerintahan guna menyekat warga negara Indonesia (WNI) serta warga negara asing (WNA) yang datang dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Hadi ketika memimpin rapat evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro bersama jajarannya di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

"Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran TNI agar melaksanakan koordinasi dengan Polri dan instansi samping terkait, khususnya Kemenhub dan Kemenkes, untuk melaksanakan penyekatan serta isolasi WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri di titik-titik kedatangan luar negeri, terutama di Dumai dan Cilacap," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2021).

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu mengatakan, hingga kini pelaksanaan PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama pemerintah untuk mengendalikan Covid-19.

Baca juga: Pengetatan Perjalanan Berakhir, PPKM Mikro Kembali Berlaku 1 Juni

 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di skala komunitas yang kecil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, Hadi menilai tingkat kepatuhan masyarakat di seluruh daerah dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) masih belum optimal.

Terlebih, mobilitas masyarakat cukup tinggi, baik di dalam maupun antar daerah yang rawan menjadi penyebab penularan.

"Dari data yang ada, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik, namun bila mobilitas antar daerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada," ucapnya.

Menurutnya, hal ini juga yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pada Senin 24 Mei 2021.

Baca juga: Aturan PPKM Mikro yang Akan Diterapkan di Semua Provinsi di Indonesia

Saat itu, Jokowi memerintahkan untuk mengoptimalkan PPKM skala mikro dan melakukan langkah 3T secara cepat dan tepat. 

Di samping itu, Hadi juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengubah strategi dalam pendisiplinan protokol kesehatan.

Menurutnya, selama ini mungkin masyarakat merasa hanya sebagai obyek dan menjadi sasaran operasi pendisiplinan.

"Kita ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subyek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan perorangan," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.