Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Farmasi Tegaskan Test Antigen Bekas Tak Akan Terulang, Ini Antisipasinya

Kompas.com - 25/05/2021, 17:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai tindakan tegas kepada manajemen Kimia Farma Diagnostika setelah terungkapnya kasus rapid test antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

Menurut dia, Bio Farma sebagai induk holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi menegaskan, kasus rapid test antigen bekas tersebut tidak akan terulang kembali.

"Kita sudah mengambil tindakan tegas dan juga yang dirasa perlu guna memastikan bahwa kasus-kasus ini tidak akan terulang lagi di masa depannya," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Kasus Antigen Bekas yang Berujung Pemecatan Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Honesti menyampaikan, tindakan tegas yang dilakukan Bio Farma salah satunya mengganti semua manajemen Kimia Farma Diagnostika.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Verdi Budidarmo mengatakan, pihaknya juga menyiapkan lima hal agar kasus rapid test antigen bekas tak terulang.

Pertama, restrukturisasi organisasi yang bertujuan menguatkan sistem pengawasan mutu. Hal ini juga menitikberatkan pada penguatan akhlak karyawan.

"Kami melakukan reinforcement akhlak yaitu dengan dilakukan sosialisasi dan aktivasi core value akhlak ke karyawan dan tenaga outsorcing dan penandatanganan komitmen akhlak untuk seluruh karyawan, dan melakukan webinar akhlak," ucap dia. 

Berikutnya, PT Kimia Farma juga melakukan penguatan sistem layanan digital.

Dalam hal ini, Kimia Farma akan melakukan sistem registrasi pelanggan yang hasil tesnya akan diberikan dalam bentuk QR Code.

"Meningkatkan transaksi digital bekerja sama dengan pihak bank dengan melakukan proses pembayaran melalui cashless baik itu mesin EDC, maupun QRIS. Kemudian pemasangan barcode produk Kimia Farma," tutur dia.

Baca juga: Eks Manager Kimia Farma Diagnostika, Tersangka Kasus Antigen Bekas Juga Kena Pasal Pencucian Uang

Selanjutnya, Kimia Farma akan melaksanakan audit sistem pengawasan internal di seluruh outlet klinik.

Menurut dia, outlet klinik Kimia Farma berjumlah 422 dan laboratorium klinik sejumlah 73.

Terakhir, Kimia Farma akan melakukan quality assurance officer dengan menempatkan petugas khusus di setiap business manager (BM) sebagai quality insurance officer.

"Tugasnya untuk melakukan evaluasi secara berkala," ucap Verdi.

Pada akhir April 2021, publik dihebohkan dengan tertangkapnya enam orang petugas Kimia Farma Diagnostika oleh Polda Sumatera Utara dalam penggerebekan terkait penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Kualanamu.

Penggerebekan itu bermula dari informasi masyarakat terkait dengan brush yang digunakan untuk rapid test antigen adalah alat bekas.

Baca juga: [POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

Buntut dari hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir pun murka dan mengambil tindakan tegas dengan memecat seluruh direksi dari anak usaha PT Kimia Farma Apotek yang sahamnya dimiliki BUMN farmasi, PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dilansir Senin (17/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com