Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

"Ini menjadi penting agar kebocoran itu tidak berkelanjutan karena di dalam kerangka risiko yang kami buat, ini juga terkait dengan apakah ada data yang lain yang diretas," kata Yuri.

Kemudian, terkait pengamanan teknologi informasi, Yuri mengusulkan agar ada satu sistem yang besar dan dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga terkait untuk mencegah terjadinya serangan siber, termasuk kebocoran data.

"Agar tidak menjadi unit yang seakan-akan berdiri sendiri tetapi menjadi satu sistem dalam kaitan dengan pengamanan terhadap serangan siber pada institusi pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Dirut Sebut Data yang Bocor Belum Tentu Berasal dari BPJS Kesehatan

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, sampel data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor diduga merupakan data BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Dedy menyebut, ada kesamaan strukur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan dalam data yang bocor.

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan data yang bocor benar berasal dari BPJS Kesehatan atau tidak.

"Sebetulnya itu (data) yang ia tawarkan benar punya BPJS atau bukan, itu belum tahu. Tapi bahwa itu mirip, iya, tapi datanya apa data BPJS? Belum tahu. Nah, itu sedang dilakukan satu investigasi," kata Ali, Selasa.