Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, ada sejumlah potensi risiko yang dapat muncul apabila isu kebocoran data peserta BPJS Kesehatan benar terjadi.

Yuri mengatakan, salah satu risiko tersebut adalah ancaman keamanan negara karena data yang bocor ditengarai memuat data kependudukan warga Indonesia, termasuk aparat TNI dan Polri.

"Kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," kata Yuri dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).

Yuri menuturkan, risiko kedua yang dapat muncul imbas kebocoran data peserta BPJS Kesejatan adalah menurunnya reputasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di mata publik.

"Ini tentunya akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional," kata dia.

Baca juga: Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Siapkan Langkah Pengamanan

Risiko lain yang dapat terjadi adalah potensi kembali terjadinya kebocoran data dalam sistem BPJS Kesehatan.

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas, sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan terkoneksi dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.

Yuri melanjutkan, dengan adanya isu kebocoran tersebut yang dapat diikuti dengan berbagai risiko di atas, pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kepada direksi BPJS Kesehatan.

Pertama, BPJS Kesehatan mesti segera menginvestigasi kebenaran dugaan kebocoran data untuk diklarifikasi kepada para pemangku kepentingan.

Kedua, BPJS Kesehatan harus menindaklanjuti dugaan kebocoran data secara hukum serta menyiapkan rencana kontingensinya.

"Ini menjadi penting agar kebocoran itu tidak berkelanjutan karena di dalam kerangka risiko yang kami buat, ini juga terkait dengan apakah ada data yang lain yang diretas," kata Yuri.

Kemudian, terkait pengamanan teknologi informasi, Yuri mengusulkan agar ada satu sistem yang besar dan dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga terkait untuk mencegah terjadinya serangan siber, termasuk kebocoran data.

"Agar tidak menjadi unit yang seakan-akan berdiri sendiri tetapi menjadi satu sistem dalam kaitan dengan pengamanan terhadap serangan siber pada institusi pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Dirut Sebut Data yang Bocor Belum Tentu Berasal dari BPJS Kesehatan

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, sampel data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor diduga merupakan data BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Dedy menyebut, ada kesamaan strukur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan dalam data yang bocor.

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan data yang bocor benar berasal dari BPJS Kesehatan atau tidak.

"Sebetulnya itu (data) yang ia tawarkan benar punya BPJS atau bukan, itu belum tahu. Tapi bahwa itu mirip, iya, tapi datanya apa data BPJS? Belum tahu. Nah, itu sedang dilakukan satu investigasi," kata Ali, Selasa.