Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Rencana Aksi atas Tujuh Prioritas Percepatan Pembangunan di Papua

Kompas.com - 25/05/2021, 14:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah serius dalam memajukan Papua agar sejajar dengan daerah lainnya.

Adapun pemerintah telah membuat kebijakan mengenai percepatan pembangunan di Papua, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kemudian, Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Pemerintah serius dalam mengimplementasikan komitmennya untuk memajukan Papua dan seluruh warganya, sejajar dengan daerah lainnya di Tanah Air," ujar Ma'ruf, dalam acara Inaugurasi Putra/Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas untuk Berkarya di BUMN, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Unjuk Rasa di Depan PN Jaktim, Massa Tuntut 2 Aktivis Papua Dibebaskan

Ma'ruf menuturkan, pemerintah sedang memfinalisasi rencana aksi sebagai tindak lanjut inpres yang mencakup tujuh bidang prioritas.

Tujuh bidang prioritas itu adalah penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, program aksi disusun dengan semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, sistem dan desain baru, serta cara kerja yang lebih efektif," kata dia.

Rencana aksi bertujuan untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi warga Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun mengapresiasi dilantiknya putra-putri terbaik Papua untuk dapat memberikan kontribusinya di BUMN, termasuk juga di kementerian atau lembaga lainnya.

"Saya yakin kita semua turut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan sebagai wujud dukungan dan keberpihakan kepada saudara-saudara dari Tanah Papua," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Berpikir Memberlakukan Darurat Sipil atau Militer di Papua

Namun, Ma'ruf menekankan, komitmen memajukan Papua tersebut tidak mungkin dapat terlaksana tanpa dukungan masyarakat.

Oleh karena itu ia berharap seluruh pihak memberikan dukungan terbaiknya terhadap komitmen tersebut.

"Termasuk menjaga suasana kondusif agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dapat secepatnya terlaksana dan memberikan hasil serta manfaat yang nyata," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com