3 Mandat Implementasi Perpres Tentang STCW-F 1995, Salah Satunya Standar Diklat

Untuk diketahui, Kepala BRSDM dalam arahannya, menugaskan Puslatluh KP agar memiliki skema penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan demi mendukung tiga program prioritas KKP periode 2021-2024.

Ketiga program prioritas KPP tersebut antara lain meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Baca juga: Perkuat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, KKP Tingkatkan SDM Pembelajaran Jarak Jauh

Selanjutnya, mengembangkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Terakhir, membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja mengatakan, rancangan dan skema yang jelas dengan didasari telaah akademik dari hasil data perikanan tangkap nasional, dapat menumbuhkan dan memantau kegiatan yang terintegrasi.

“Dengan memiliki rancangan dan skema yang jelas, yang didasari oleh telaah akademik dari data perikanan tangkap nasional, kegiatan yang terintegrasi dapat ditumbuhkan dan dipantau,” kata Sjarief.

Menurutnya, saat ini sinergi penyiapan konsep dan bingkai kerja atau framework di dalam segi operasional merupakan hal yang perlu ditingkatkan.

Baca juga: Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan E-Jaring

“Untuk itu, kompetensi para tenaga maupun operator perlu terlebih dahulu ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi pengaturan serta identifikasinya oleh para penyuluh di lapangan,” jelas Sjarief.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BRSDM itu juga menegaskan, dukungan riset dan SDM akan terus digenjot melalui pemetaan sosio ekonomi, jumlah tenaga kerja, kebutuhan dasar dan komoditas unggulan yang direkomendasikan.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan sistem pemodelan dari hulu sampai hilir dalam membangun kampung-kampung perikanan.

“Dukungan riset dan SDM terhadap peningkatan produksi budidaya adalah dengan melakukan pemetaan spasial sebaran tambak-tambak ikan, termasuk melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi dan pendampingan dalam pengelolaan tambak ikan,” ujar Sjarief.

Baca juga: KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi, Simak Syarat dan Jalurnya

Dukungan tersebut, kata dia, dilakukan dengan membangun arsitektur model kelembagaan tambak udang estate, di mana peranan pelatihan dan penyuluhan sangat dibutuhkan.

“Sedangkan dukungan riset terhadap pembangunan kampung-kampung perikanan, dimulai dengan pemetaan sosio ekonomi, jumlah tenaga kerja, kebutuhan dasar dan komoditas unggulan yang direkomendasikan, termasuk menyiapkan sistem pemodelan dari hulu sampai hilir,” katanya.

Pelatihan dan penyuluhan digital

Sementara itu, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan akan terus bertransformasi dan berinovasi ke arah digital.

“Orientasi program, restrukturisasi sistem penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan termasuk penyiapan kurikulum dan modul pelatihan serta materi penyuluhan, harus diubah ke dalam bentuk digital,” katanya.

Baca juga: Mantan Menteri Kelautan Susi: Harus Percaya, Jika Bibit Diambil, Lobster Enggak Ada

Lilly menyebut, pihaknya akan memastikan masyarakat yang dilatih dan kelompok yang didampingi, mampu mengembangkan usahanya di tengah situasi pandemi yang sangat dinamis.

“Melalui digitalisasi bahan ajar, penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan lulusan pelatihan dan kelompok binaan yang memiliki kompetensi sebagai entrepreneur society atau employee competent berbasis teknologi informasi,” jelas Lilly.

Kepala Puslatluh KP itu berharap, melalui agenda Rakontek, pihaknya bisa mendapatkan rumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang mampu menjadi acuan kegiatan yang sejalan dengan program prioritas KKP.