Pemohon juga mengaku mengalami kerugian akibat dari adanya pasal yang dianggap multitafsir tafsir tersebut.
Kerugian tersebut yakni Pasal 50 Ayat 4 tidak diberlakukan dalam proses usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.
Oleh karena itu, pihaknya meminta MK menyatakan Pasal 50 Ayat 4 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan jenjang jabatan akademik guru besar merupakan kewenangan dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa ada campur tangan menteri.
Serta, pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 50 Ayat 4 tidak konstitusional bersyarat secara khusus di Universitas Indonesia.
Sepanjang tidak dimaknai "Pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.