Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik dengan Ganjar Mengemuka, Sekjen PDI-P Sebut Ada yang Ingin Memecah Belah Partai

Kompas.com - 24/05/2021, 18:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kader untuk merapatkan barisan terkait munculnya isu perseteruan di internal partai. Perseteruan itu melibatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P.

Menurut Hasto, isu tersebut dihembuskan oleh pihak di luar partai untuk memecah belah PDI-P.

"Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapa pun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Pengamat: Ini Realitas Politik yang Harus Dihadapi Ganjar Pranowo

Hasto menuturkan, calon presiden yang akan diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2024 nanti merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, sesuai hasil Kongres V.

Ia mengatakan, hak prerogatif Megawati itu juga sudah menuai hasil ketika PDI-P memutuskan mengusung Joko Widodo sebagai capres pada 2014 lalu.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.

Dengan demikian, kata Hasto, kader PDI-P mesti melakukan konsolidasi secara menyeluruh, baik dari aspek ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya.

Ia menambahkan, konsolidasi tersebut juga mesti dilakukan secara lebih terstruktur, masif, dan sistematis.

"Struktural partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujar dia.

Baca juga: Langkah PDI-P Tak Undang Ganjar Dinilai untuk Mempermalukan

Di samping itu, Hasto menegaskan, PDI-P saat ini berkonsentrasi membantu Presiden Joko Widodo dalam mengatasi pandemi Covid-19, bukan soal pencalonan pada Pilpres 2024.

Konflik di internal PDI-P mengemuka setelah Ganjar tidak diundang dalam acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Padahal, acara itu turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani.

Tidak hanya itu, acara tersebut juga mengundang kader-kader PDI-P yang menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto membenarkan bahwa Ganjar tidak diundang dalam acara itu. Ia menilai Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," ujar Bambang, Sabtu malam.

Baca juga: Ganjar Tak Hadir Acara Puan di Semarang, PDI P: Tidak Diundang, Sudah Kelewatan

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu ini menduga, gelagat sang gubernur untuk maju menjadi capres mulai terlihat dengan tingginya intensitas tampil di media sosial dan media massa.

"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos. (Sudah saya kode. Kok enggak digubris, ya saya kerasin). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com