Tim Kajian Evaluasi UU ITE Didesak Libatkan BPHN dan Dirjen Perundang-undangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kajian Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) didesak menggandeng Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam mengevaluasi UU ITE.

"Koalisi mendesak kepada pemerintah melibatkan BPHN dan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham agar dapat mengevaluasi lebih komprehensif terkait implementasi UU ITE selama ini," ujar Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, sebagai perwakilan Koalisi Serius Revisi UU ITE dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Ade menyebut tim kajian selama ini melupakan keberadaan BPHN dan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham yang memiliki mandat untuk melakukan evaluasi.

Baca juga: UU ITE Direncanakan Direvisi dengan Menambah 1 Pasal, Ini Penjelasan Kemenko Polhukam...

Jika perlu, BPHN dan Dirjen Perundang-undangan bahkan dapat mengusulkan perbaikan hukum yang telah ada.

Namun demikian, kata Ade, pemerintah tidak mempunyai itikad untuk melibatkan keduanya. Puncaknya dengan munculnya jadwal penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian/lembaga tentang pedoman penerapan regulasi UU ITE.

"Kedua lembaga tersebut justru tidak dilibatkan sama sekali," tegas Ade.

Ade juga menilai bahwa salah satu pokok permasalahan UU ITE adalah ketidakjelasan atau kekaburan norma hukum yang tercantum dari pasal-pasal peraturan tersebut.

Di mana pasal-pasal yang tercantum dalam UU ITE selama ini lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara.

Sedangkan, pedoman dibutuhkan untuk menegaskan kembali aturan yang telah ada.

Dengan begitu, penerbitan pedoman dalam merespons polemik UU ITE justru merupakan langkah yang keliru.

Sebaliknya, pemerintah seharusnya melakukan perbaikan atau revisi UU ITE.

Mengingat, korban UU ITE terus berjatuhan. Terlebih, perbaikan ini sudah menjadi janji politik dari Presiden Joko Widodo.

Dengan sederet permasalahan itu, pihaknya pun mendesak agar penandatanganan SKB ditunda.

"(Koalisi meminta) menunda rencana penandatanganan SKB tentang pedoman penerapan regulasi UU ITE," imbuh dia.

Diberitakan, Ketua Tim Kajian UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE, Sugeng Purnomo mengungkapkan pihaknya tengah menjadwalkan penandatanganan SKB tersebut.

Sugeng mengatakan draf SKB dan lampiran yang memuat pedoman penerapan sejumlah pasal dalam UU ITE itu telah rampung dan telah disetujui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE

Draf dan lampiran yang disusun Sub Tim I Tim Kajian UU ITE bentukan Kemenko Polhukam tersebut, kata Sugeng, telah disepakati dalam rapat di tingkat pejabat Eselon I tiga kementerian/lembaga tersebut yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kamis (20/5/2021).

"Maka kita sedang menjadwalkan nantinya untuk dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama ini," kata Deputi III Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (21/5/2021).