Kompas.com - 24/05/2021, 14:03 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menhadiri peluncuran Rumah Pilkada Kompas TV di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menhadiri peluncuran Rumah Pilkada Kompas TV di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (19/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai akan berat. Ganjar tidak diundang dalam acara partai yang dihadiri Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, di Semarang, Sabtu (24/5/2021).

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, Ganjar harus berhadapan dengan "tembok besar" di internal PDI-P apabila bersikeras mencalonkan diri.

“Ini realitas politik yang harus dihadapi oleh Ganjar, dia harus berhadapan dengan tembok besar internal partainya sendiri, elektabilitas dan popularitas yang dia miliki tidak ada apa-apanya kalau punya mimpi di 2024,” kata Adi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Dianggap Berseberangan soal Pencapresan 2024, Ganjar Tak Diundang di Acara PDI-P yang Dihadiri Puan

Adi berpandangan, tidak diundangnya Ganjar ke acara PDI-P Jawa Tengah itu bertujuan untuk memperingatkan Ganjar yang dianggap memiliki ambisi untuk maju Pilpres 2024.

Hal itu, kata Adi, disebabkan karena ada kader kuat PDI-P yang tidak suka dengan elektabilitas Ganjar terkait Pilpres 2024.

Menurut Adi, kader tersebut mulai tidak nyaman karena dalam berbagai survei Ganjar kerap masuk dalam katagori calon presiden 2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ada orang dan pihak tertentu yang mulai enggak happy, mulai enggak nyaman dengan elektabilitas Ganjar yang terus menjulang,” kata Adi.

Baca juga: Ganjar Tak Diundang Puan di Acara PDI-P, Pengamat: Manuver Penjegalan

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengungkapkan, Ganjar tidak diundang karena dianggap berseberangan dengan PDI-P soal pencapresan pada Pemilu 2024.

Kemudian, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sempat menyinggung mengenai pemimpin yang layak menjadi capres ialah sosok yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial.

Menurut Adi, kedua pernyataan dari pengurus PDI-P itu merepresentasikan suara dari pengurus PDI-P.

“Ya suka tidak suka, Bambang ini merepresentasikan wajah PDI-P. Dia (Bambang) Ketua Bappilu, Puan juga orang penting di PDI-P. Pernyataan Puan dan Bambang itu sudah diketahui elite PDI-P lain. Enggak mungkin berdiri sendiri tanpa koordinasi, tanpa sepengetahuan,” lanjutnya.

Baca juga: Pengamat: Ada Kader PDI-P Tak Happy Elektabilitas Ganjar Tinggi

Kendati demikian, Adi masih belum memberikan prediksi peta politik pencapresan PDI-P pada pilpres mendatang.

Sebab, keputusan PDI-P dalam menentukan calon presiden ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Nanti. Kalau Mbak Mega kan spesialis main (menentukan keputusan) di akhir,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Bambang Wuryanto membenarkan Ganjar tidak diundang di acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Menurut Bambang, ia sudah memberikan sinyal bahwa sikap ambisius Ganjar terkait Pilpres tidak baik. Namun sinyal itu tidak digubris oleh Ganjar.

Baca juga: Ganjar Bertemu dengan Megawati di Jakarta Saat Tak Diundang ke Acara PDI-P Jateng

Ia mengatakan, Ganjar memang tidak secara terang-terangan menyatakan keinginannya maju pada pilpres. Tetapi, aktivitas Ganjar di media sosial yang semakin intens ditengarai sebagai upaya menaikkan elektabilitas.

Bahkan Ganjar sampai menjadi host di kanal YouTube-nya.

Sementara, Bambang mengatakan, kader lain juga bisa melakukan manuver. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena menunggu perintah Megawati.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.