Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Gelar Rapat Pembahasan Konsep dan Desain Pemilu 2024

Kompas.com - 24/05/2021, 11:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat Tim Kerja Bersama untuk membahas konsep dan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak serta Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Rapat tersebut digelar bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (24/5/2021).

"Saya kira sebetulnya kita ingin mendengarkan hasil koordinasi dari masing-masing kita semua yang kita lakukan selama ini secara informal, kemudian kita menyusun agenda berikutnya," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, dikutip dari tayangan akun YouTube Komisi II, Senin.

Baca juga: Pemilu 2024 Digelar Serentak, KPU Minta Masa Persiapan Diperpanjang Jadi 30 Bulan

Rapat  ini merupakan rapat formal pertama yang digelar oleh Tim Kerja Bersama sejak pertama kali dibentuk pada rapat kerja sebelumnya.

Saat itu, Komisi II bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat membentuk tim kerja untuk menindaklanjuti konsep dan desain penyelenggaraan pemilu yang diajukan KPU.

"Untuk kita dalami dan kemudian kita sepakati kira-kira konsep dan desain seperti apa yang terbaik untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Pemilu 2024," ujar Doli.

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, kendati rapat formal baru pertama kali digelar, insitusi-institusi yang tergabung dalam tim sebetulnya telah saling berkoordinasi.

Oleh karena itu, hasil koordinas akan dibahas dalam rapat kerja hari ini, sekaligus menyusun agenda tim kerja berikutnya.

Doli menetapkan rapat hari ini digelar tertutup.

"Hari ini kita menetapkan rapat ini tertutup karena kita mau mengawali penyusunan agenda kerja kita ke depan tim ini seperti apa," kata dia.

Baca juga: KPU Usul Pemilu 2024 Digelar Februari Atau Maret, Pilkada Digelar November

Adapun KPU telah memaparkan rancangan konsep dan desain penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam rapat dengan Komisi II, Senin (15/3/2021) lalu.

Salah satu poin yang diusulkan oleh KPU adalah hari pemungutan suara jatuh pada Maret 2024, sedangkan pemungutan suara pilkada digelar pada November 2024.

Plt Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pemungutan suara perlu digelar lebih cepat agar perselisihan yang muncul pascapemungutan suara tidak mengganggu proses pilkada.

"Kalau kita laksanakan pada bulan April, kekhawatiran kita adalah ketika proses PHPU (perselisihan hasil pemungutan suara) nanti putusan MK menyatakan PSU (pemungutan suara ulang), itu akan menunda lagi adanya hasil Pemilu 2024, ini akan berimplikasi pada pencalonan pilkada 2024," kata Ilham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com