Kompas.com - 24/05/2021, 11:12 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat Tim Kerja Bersama untuk membahas konsep dan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak serta Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Rapat tersebut digelar bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (24/5/2021).

"Saya kira sebetulnya kita ingin mendengarkan hasil koordinasi dari masing-masing kita semua yang kita lakukan selama ini secara informal, kemudian kita menyusun agenda berikutnya," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, dikutip dari tayangan akun YouTube Komisi II, Senin.

Baca juga: Pemilu 2024 Digelar Serentak, KPU Minta Masa Persiapan Diperpanjang Jadi 30 Bulan

Rapat  ini merupakan rapat formal pertama yang digelar oleh Tim Kerja Bersama sejak pertama kali dibentuk pada rapat kerja sebelumnya.

Saat itu, Komisi II bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat membentuk tim kerja untuk menindaklanjuti konsep dan desain penyelenggaraan pemilu yang diajukan KPU.

"Untuk kita dalami dan kemudian kita sepakati kira-kira konsep dan desain seperti apa yang terbaik untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Pemilu 2024," ujar Doli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, kendati rapat formal baru pertama kali digelar, insitusi-institusi yang tergabung dalam tim sebetulnya telah saling berkoordinasi.

Oleh karena itu, hasil koordinas akan dibahas dalam rapat kerja hari ini, sekaligus menyusun agenda tim kerja berikutnya.

Doli menetapkan rapat hari ini digelar tertutup.

"Hari ini kita menetapkan rapat ini tertutup karena kita mau mengawali penyusunan agenda kerja kita ke depan tim ini seperti apa," kata dia.

Baca juga: KPU Usul Pemilu 2024 Digelar Februari Atau Maret, Pilkada Digelar November

Adapun KPU telah memaparkan rancangan konsep dan desain penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam rapat dengan Komisi II, Senin (15/3/2021) lalu.

Salah satu poin yang diusulkan oleh KPU adalah hari pemungutan suara jatuh pada Maret 2024, sedangkan pemungutan suara pilkada digelar pada November 2024.

Plt Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pemungutan suara perlu digelar lebih cepat agar perselisihan yang muncul pascapemungutan suara tidak mengganggu proses pilkada.

"Kalau kita laksanakan pada bulan April, kekhawatiran kita adalah ketika proses PHPU (perselisihan hasil pemungutan suara) nanti putusan MK menyatakan PSU (pemungutan suara ulang), itu akan menunda lagi adanya hasil Pemilu 2024, ini akan berimplikasi pada pencalonan pilkada 2024," kata Ilham.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Nasional
Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Nasional
Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.