Kasus Kebocoran Data, Kepercayaan terhadap BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani khawatir kasus dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menjadi peserta program tersebut.

Pasalnya, kata Netty, sejauh ini BPJS Kesehatan masih memiliki banyak masalah terkait pelayanan yang membuat masyarakat skeptis terhadap program tersebut.

"Dengan mencuatnya kasus ini, tentu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat. Bisa jadi membuat masyarakat makin skeptis terhadap BPJS; sudahlah masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Senin Besok, Bareskrim Polri Bakal Panggil Dirut BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data 279 Juta WNI

Ia menuturkan, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga masih belum memenuhi target sehingga sosialisasi harus digencarkan untuk menarik minat masyarakat.

Di samping itu, Netty meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti kasus ini serta tidak membiarkannya berlarut-larut.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan, kasus kebocoran data tersebut tidak dapat dianggap main-main karena data peserta BPJS tidak semestinya diumbar ke publik, apalagi sampai diperjual-belikan.

Baca juga: Kemenkominfo Duga 279 Juta Data Penduduk yang Bocor Identik dengan Data BPJS Kesehatan

"Pihak BPJS Kesehatan harus dapat mempertanggungjawabkan masalah ini dengan benar dan transparan," ucap Netty.

"Pemerintah dan pihak berwenang harus segera menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan," ujar dia.

Ia pun meminta Komisi IX DPR agar memanggil jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan kronologi dan duduk perkara kasus dugaan kebocoran data ini.

Ia mengatakan, perlu investigasi mendalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi serta siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Oknum maupun jaringan yang terlibat harus menerima sanksi berat," kata dia.

Baca juga: Data 279 Juta Peserta BPJS Diduga Bocor, Anggota Komisi I DPR: Alarm bagi Indonesia