Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Ledakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 23/05/2021, 16:10 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan masyarakat diminta waspada terhadap potensi ledakan kasus penularan Covid-19 di Indonesia.

Menurut Epidemiolog asal Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, 2021 masih akan menjadi tahun yang kritis untuk semua negara di dunia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Juni 2021 ini termasuk Indonesia akan mengalami dan menjalani pandemi Covid-19 selama 1,5 tahun. Faktanya, virus penyebab Covid-19 ini masih terus menyebar dan perlahan membakar populasi. Di Amerika dan Brasil misalnya, dan saat ini India menjadi episentrum yang kuat," jelas Dicky pada Kompas.com, Minggu (23/5/2021).

Baca juga: Bertambah, Setidaknya 100 Orang Positif Covid-19 di Satu RT di Cilangkap

"Ini jadi satu fakta bahwa tahun 2021 bisa berpotensi menjadi tahun terburuk. Bukan hanya (pandemi Covid-19) selesai, tapi tahun terburuk," tegas Dicky.

Dicky menjelaskan tahun 2021 dapat berpotensi menjadi masa yang berat untuk negara di dunia termasuk Indonesia dalam menghadapi pandemi.

Itu karena tahun ini, program vaksinasi sudah dilakukan yang bisa menurunkan tingkat kewaspadaan.

Apalagi, lanjut Dicky, program vaksinasi ternyata mengalami beberapa kendala.

"Memang banyak program vaksinasi tapi (tingkat) proteksinya tidak lebih dari 1 tahun, masalah stock vaksinasi di negara berkembang seperti Indonesia, dan berbagai kendala di pelaksanaan teknis vaksinasi itu sendiri," ungkap Dicky.

Maka dari itu, Dicky menuturkan bahwa program vaksinasi bukan menjadi solusi utama penyelesaian pandemi.

"Vaksin sekali lagi bukan solusi ajaib pandemi. Sejauh ini tidak ada pandemi yang selesai karena vaksin. Itu harus jadi penyadaran untuk kita, seperti Indonesia yang menempatkan vaksinasi sebagai ujung tombak (mengatasi pandemi) ini salah kaprah dan berbahaya," tegasnya.

Dicky menduga ledakan kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia akan terjadi tahun ini.

Hal itu mungkin terjadi karena oleh dua hal, pertama tingkat positivity rate rata-rata berada di atas 10 persen selama 1,5 tahun pandemi Covid-19 berlangsung.

Kedua, kondisi penyebaran virus corona di Indonesia yang berada di tahap community transmision sesuai dengan status yang ditetapkan WHO sejak April 2020.

"Itu level yang menunjukan bahwa negara kita ini tidak bisa mendeteksi sebagian besar kasus infeksi dan tidak bisa menemukan sebagian besar klaster dan menyelesaikan itu. Hal itu akan menjadi bom waktu yang siap meledak," imbuhnya.

Baca juga: Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Pada Jumat (21/5/2021) Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan segera berakhir.

Dalam pernyataannya itu, Jokowi berpedoman pada penjelasan Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Gebreyesus yang menyebut tahun kedua pandemi Covid-19 berdampak lebih mematikan.

"Dokter Tedros Dirjen WHO menyampaikan bahwa pada tahun kedua pandemi dampaknya bisa jauh lebih mematikan dibanding tahun pertama. Perkembangan varian-varian baru virus Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia," sebut Jokowi saat berbicara dalam Global Health Summit 2021 yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com