Kompas.com - 22/05/2021, 15:23 WIB
Sejumlah ormas dan organisasi sayap Partai Demokrat menggelar orasi untuk mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu (10/3/2021). Dokumentasi Partai DemokratSejumlah ormas dan organisasi sayap Partai Demokrat menggelar orasi untuk mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu (10/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang menggandeng Perkumpulan Kader Bangsa menunjukkan Partai Demokrat menempati posisi ketiga sebagai partai politik pilihan masyarakat apabila pemilu legislatif digelar saat ini.

Peneliti survei ARSC Bagus Balghi menilai, peningkatan elektoral yang signifikan Partai Demokrat dipengaruhi isu konflik internal Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi belakangan.

Melihat hasil tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyambut positif jika partainya berada pada tiga besar pilihan masyarakat.

"Partai Demokrat sekarang ada di tiga besar. Ada juga yang bilang empat besar atau lima besar. Tapi secara umum, survei menyatakan empat besar, sebelum atau sesudah KLB," kata Andi saat menjadi narasumber rilis survei yang digelar secara virtual, Sabtu (22/5/2021).

Baca juga: Survei ARSC: Elektabilitas PDI-P 15,03 Persen, Gerindra 15,03 Persen, Demokrat 14,08 Persen

Kendati demikian, ia tak menampik bahwa elektoral Partai Demokrat meningkat setelah adanya KLB.

Adanya gerakan KLB yang kemudian dianggap mendongkrak elektoral Partai Demokrat, nilai Andi, merupakan bonus karena partainya berhasil mengalahkan kubu pimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau terjadi lonjakan misalnya menurut teman-teman Akar Rumput ini ya, ini bonus dari KLB kemarin. Tapi ini bukan playing victim ya, tapi memang kalau kami tidak hati-hati memang bisa diambil itu Partai Demokrat oleh kelompok Pak Moeldoko," ujarnya.

Andi menjelaskan bagaimana partainya berhasil menghentikan gerakan tersebut di tengah jalan.

Keputusan partainya untuk menghentikan gerakan KLB dinilai sudah tepat. Sebab, ia berpendapat bahwa jika gerakan itu terus ada, maka dapat mengancam dan bermasalah bagi publik terutama persoalan demokrasi.

"Publik selalu tidak senang sebetulnya dengan cara-cara pengambilalihan paksa partai politik dari dulu," tuturnya.

Baca juga: Survei ARSC Capres Perempuan 2024: Susi Pudjiastuti, Risma, dan Khofifah Tiga Teratas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.