Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Nilai jika Gelombang Kedua Covid-19 Terjadi di Indonesia Bukan karena Mutasi Baru, tetapi...

Kompas.com - 22/05/2021, 15:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata Semarang, Sugeng Ibrahim mengatakan, potensi terjadinya gelombang kedua Covid-19 di Indonesia tidak berhubungan langsung dengan adanya mutasi baru virus corona.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan justru menjadi faktor utama potensi kondisi tersebut.

"(gelombang kedua) itu tidak berhubungan langsung dengan mutasi virus. Tapi hubungannya adalah dengan tingkat kepatuhan. Apapun mutasinya, virus ini hanya berukuran 20 nanometer," ujar Sugeng dalam talkshow daring bertajuk "Varian Baru Covid-19" yang digelar Sabtu (22/5/2021).

Dia kemudian mencontohkan, di China hanya ada satu varian virus corona. Namun, penularan tetap tinggi hingga menyebabkan risiko kematian tinggi pada anak-anak.

Baca juga: Keranda dan Pocong Keliling Pelabuhan Ketapang, Ingatkan Bahaya Covid-19

Oleh karenanya, Sugeng menyarankan sejumlah protokol kesehatan dasar harus terus diterapkan semua pihak.

Pertama, memakai masker dengan baik dan benar serta berkualitas.

"Rekomendasinya sederhana, maskernya minimal masker medis atau kain yang memiliki dua lapis," tutur Sugeng.

Untuk masker K95 direkomendasikan bagi masyarakat yang rentan tertular atau menjalankan profesi yang berhubungan dengan crowd management.

Selain itu, kepatuhan menjaga jarak saat berada di tempat ramai dan mencuci tangan dengan rutin juga perlu dilakukan terus-menerus.

Kedua, mempercepat vaksinasi Covid-19 hingga tuntas.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jika Warga Disiplin Prokes, Penyekatan Arus Mudik Dikendorkan

 

"Jadi apapun (strategi vaksinasi) yang dilakukan pemerintah harus cepat, distribusi cepat, " tegasnya.

Ketiga, pengawasan terhadap distribusi vaksin dan alat kesehatan harus dilakukan dengan benar.

Sugeng menyinggung praktik jual beli vaksin Sinovac di Sumatera Utara oleh oknum dokter dan ASN yang meresahkan masyarakat.

Dirinya menyayangkan praktik tersebut.

"Ada pula alat swab yang di-recycle. Bagaimana Presiden tidak marah-marah setiap hari apabila kondisinya (penanganan Covid-19) seperti ini," tambah Sugeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com