Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Sebut Gelombang Kedua Covid-19 di Indonesia Berpotensi Terjadi, Ini Sebabnya

Kompas.com - 22/05/2021, 13:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Hari B Harmadi mengatakan, potensi terjadinya gelombang kedua penularan Covid-19 bisa terjadi.

Dia menyebutkan, ada dua faktor yang mendukung potensi tersebut.

"Kemungkinan gelombang kedua itu bisa saja terjadi. Saat ini kenaikan kasus positif sudah mulai terjadi," ujar Sonny dalam talkshow daring bertajuk "Varian Baru Covid-19", Sabtu (22/5/2021).

Kenaikan itu, lanjut dia, terutama terjadi di Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca juga: Vaksin Sinovac Mampu Turunkan Risiko Covid-19 Bergejala hingga Hari Ke-63, Bagaimana Setelahnya?

Sonny menuturkan, kontribusi kenaikan kasus Covid-19 terhadap pertambahan kasus covid 19 di Indonesia memang meningkat drastis.

"Ini yang kami kawatirkan, Ketua Satgas juga sudah sampaikan teori pingpong Covid-19 dari Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Jawa dan seterusnya. Makanya kami melakukan berbagai upaya mitigasi agar apabila ada kenaikan, kita bisa menekan kenaikan itu semaksimal mungkin," jelasnya.

Faktor penyebab kedua, yakni tingkat kepatuhan protokol kesehatan di kalangan masyarakat memang turun pada hampir sebulan terakhir.

Di sisi lain, mobilitas masyarakat naik karena arus mudik, libur Idul Fitri, dan arus balik.

"Ini cenderung mendukung potensi kenaikan kasus," tegasnya.

Sementara itu terkait sikap kepatuhan masyarakat ada dua hal yang juga memengaruhi. Keduanya, yakni pengetahuan masyarakat dan motivasi masyarakat.

Sonny mengakui, motivasi masyarakat mematuhi protokol kesehatan masih naik-turun. Salah satu yang bisa menurunkan motivasi orang adalah adanya hoaks.

"Misalnya ada informasi soal orang kalau pakai masker terlalu lama itu mengurangi saturasi oksigen lalu itu berdampak kepada yang membaca informasinya," tutur Sonny.

"Sehingga hoaks-hoaks semacam itu yang saat ini kita perangi," tambahnya.

Baca juga: Jokowi: Jika Isu Distribusi Vaksin Tak Segera Ditangani, Makin Lama Pandemi Selesai

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pandemi Covid-19 akan segera berakhir.

Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam Global Health Summit 2021 yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/5/2021).

Presiden lantas mengutip pernyataan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyatakan tahun kedua pandemi Covid-19 bisa berdampak jauh lebih mematikan.

"Dokter Tedros Dirjen WHO menyampaikan bahwa pada tahun kedua pandemi dampaknya bisa jauh lebih mematikan dibanding tahun pertama. Perkembangan varian-varian baru virus Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia," ungkap Jokowi.

Selain itu, kesenjangan global atas akses vaksin saat ini masih terjadi. Saat beberapa negara telah mulai memvaksinasi kelompok berisiko rendah, yaitu anak-anak dan usia belia, hanya 0,3 persen suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah.

Kesenjangan itu terlihat sangat nyata manakala 83 persen dosis vaksin global sudah diterima negara kaya.

"Sementara negara berkembang hanya terima 17 persen untuk 47 persen populasi dunia. Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih," tegas Kepala Negara.

Saat ini tantangan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua masih sangat berat untuk diwujudkan.

Baca juga: Jokowi: Belum Ada Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Segera Berakhir, Tahun Kedua Bisa Lebih Mematikan...

Terlebih lagi, ada persoalan suplai, pendanaan vaksin, dan keengganan terhadap penggunaan vaksin di sejumlah negara.

Oleh karena itu, Jokowi menyerukan agar dunia mengambil langkah jangka pendek, menengah, dan panjang terkait distribusi vaksinasi ini.

"Dalam jangka pendek, kita harus mendorong ini lebih kuat lagi dosis sharing melalui skema Covax facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan, khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," jelasnya.

Dalam jangka menengah dan panjang, dunia harus melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi. Tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia akan sangat bergantung bagaimana kita secara bersama-sama bisa menangani pandemi ini," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com