Kompas.com - 20/05/2021, 22:53 WIB
Potret Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra Dokumentasi Pribadi/HerzakyPotret Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat angkat bicara soal tudingan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menghormati Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketidakhadirannya dalam dua kali sidang mediasi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyinggung bahwa dalam setiap upaya mediasi haruslah didukung dengan iktikad baik.

"Setiap upaya mediasi harus didukung dan seyogianya dilakukan dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip adanya iktikad baik, kesetaraan di depan hukum, menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menempatkan kesepakatan antara para pihak sebagai sesuatu yang mengikat para pihak untuk menindaklanjutinya," kata Herzaky kepada Kompas.com, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Demokrat Tak Hadir Sidang Mediasi, Kubu KLB: 2 Kali Dipanggil, 2 Kali Tak Mengindahkan

Menurutnya, Partai Demokrat justru telah menunjukkan iktikad baiknya dan menghargai proses mediasi.

Hal itu ditunjukkan dengan hadirnya kuasa hukum untuk menyampaikan surat permohonan maaf dari Partai Demokrat atas ketidakhadiran pada sidang mediasi hari ini.

"Justru kami menunggu iktikad baik dari para tergugat untuk taat hukum," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, pasca keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menolak hasil KLB Deli Serdang, kubu tersebut masih menggunakan atribut Partai Demokrat.

Kubu KLB, kata dia, hingga kini juga masih mengatasnamakan sebagai pengurus Partai Demokrat.

"Yang mana ini adalah bentuk pelecehan hukum dan putusan negara," nilai Herzaky.

Baca juga: Gugatan soal AD/ART Demokrat Dinyatakan Gugur, Kubu KLB: Wajar, Penggugat Sudah Cabut

Ia mengklaim, apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adapun pasal tersebut berbunyi 'Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik'.

"Artinya, iktikad baik telah dilakukan dengan hadirnya Kuasa Hukum untuk mewakili penggugat atas ketidakhadirannya pada mediasi hari ini. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Hakim Mediator," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Tim Pembela Demokrasi Partai Demokrat, Mehbob, menjelaskan bahwa penggugat yaitu Partai Demokrat tetap pada gugatannya.

Baca juga: Gugatan Kubu KLB soal AD/ART Partai Demokrat Dinyatakan Gugur

Selain itu, penggugat juga menghormati proses mediasi sebagaimana mekanisme hukum acara perdata yang tercantum dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016.

Sebelumnya, kubu KLB melalui Darmizal mengatakan, AHY dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tak menghadiri sidang mediasi kedua yang diadakan pada Kamis (20/5/2021) pagi.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Naik, Demokrat: Jangan Berpuas Diri

Menurut dia, tidak hadirnya AHY dan Teuku Riefky telah membuat upaya mediasi kedua gagal.

"Upaya mediasi kedua kalinya gagal dilakukan karena AHY dan Teuku Riefky Harsya tidak hadir di persidangan mediasi," ungkap Darmizal dalam keterangannya, Kamis.

Ia menjelaskan, hakim mediator yang memimpin mediasi telah memanggil AHY dan Teuku Riefky sebelum sidang mediasi dibuka.

Namun, keduanya tak kunjung hadir dalam sidang. Maka, hakim mediasi kembali memanggil keduanya pada sidang mediasi berikutnya yaitu pada Kamis (3/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

Nasional
Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Nasional
Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Nasional
Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Nasional
Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Nasional
AHY Menang, PT DKI Jakarta Tolak Banding yang Diajukan Jhoni Allen

AHY Menang, PT DKI Jakarta Tolak Banding yang Diajukan Jhoni Allen

Nasional
Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Nasional
Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Nasional
Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Nasional
Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Nasional
4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

Nasional
14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

Nasional
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.