Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bio Farma: Vaksin Buatan China Belum Penuhi Syarat untuk Perjalanan Haji dan Umrah

Kompas.com - 20/05/2021, 21:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, Pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan jenis vaksin Covid-19 sebagai syarat bagi calon jemaah haji dan umrah.

Honesti mengatakan, hingga saat ini, semua vaksin Covid-19 di Indonesia belum bisa memenuhi syarat perjalanan haji dan umrah, kecuali vaksin AstraZeneca.

"Memang belum satupun vaksin yang kita gunakan saat ini masuk (persyaratan Pemerintah Arab Saudi), kecuali AstraZeneca, yang vaksin dari Cina emang belum," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Oleh karenanya, Honesti mengatakan, dibutuhkan lobi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi terkait jenis vaksin Covid-19 sebagai syarat pelaku perjalanan umrah dan haji.

Ia mengatakan, sejauh ini, vaksin Sinopharm sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, vaksin Sinovac masih belum mendapatkan izin WHO.

Honesti menambahkan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak Sinovac terkait izin penggunaan darurat dan diketahui tidak ada berkas lain yang diminta oleh WHO.

Baca juga: Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

"Mudah-mudahan mungkin awal Juni atau minggu kedua Juni Sinovac sudah mendapatkan EUA dari WHO sehingga nanti bisa menjadi dasar kita berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi bahwa Sinovac, Sinopharm, dan semua vaksin yang digunakan di Indonesia layak untuk menjadi persyaratan," tuturnya.

Lebih lanjut, Honesti meyakini Pemerintah Arab Saudi tidak akan menunda pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah dari Indonesia hanya karena jenis vaksin.

"Masak mereka delay karena masalah politik vaksin. Kami sudah menyampaikan ke Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa dimulai diplomasi ini dengan pemerintah Arab Saudi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com