JPU Minta Hakim Tolak Pleidoi Rizieq dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Kompas.com - 20/05/2021, 19:58 WIB
Sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada hari ini, Kamis (20/5/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADSidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada hari ini, Kamis (20/5/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menolak pleidoi yang disampaikan Rizieq Shihab dan kuasa hukumnya dalam kasus kerumunan Megamendung.

"Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, satu, menolak seluruh pleidoi dari terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq," kata JPU saat membacakan replik dalam sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Menurut JPU, tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa sudah tepat sehingga hakim diminta untuk menolak pleidoi Rizieq dan kuasa hukumnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Mengaku Ponpes dan Rumahnya Diintai Pakai Drone oleh Anggota BIN

JPU pun meminta majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum berdasarkan surat tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU pada sidang Senin (17/5/2021) lalu.

Dalam repliknya, JPU juga menyinggung perselisihan yang kerap terjadi antara jaksa dan kuasa hukum Rizieq selama jalannya persidangan.

Menurut JPU, perbedaan persepsi dan cara pandang antara JPU dan kuasa hukum selama persidangan merupakan hal yang lumrah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hanya saja, cara penyampaian argumentasi tersebut harus mengikuti koridor dan batas-batas etika dan kewajaran sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara keadilan," kata JPU.

Oleh sebab itu, JPU pun meminta majelis hakim dan kuasa hukum untuk sama-sama mematuhi sumpah jabatan dan kode etik profesi masing-masing.

"Marilah kita saling mengingatkan dengan memegang teguh sumpah jabatan dan kode etik profesi kita masing-masing dalam mengungkap suatu kebenaran yang hakiki," ucap dia.

Baca juga: Kuasa Hukum Rizieq: Kerumunan di Megamendung Terjadi Spontan karena Cinta dan Rindu

JPU juga berharap, majelis hakim dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya," kata JPU.

Dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq dituntut hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Selain itu, Rizieq juga dituntut hukuman 2 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pencabutan hak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama 3 tahun dalam kasus kerumunan di Petamburan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Nasional
Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Nasional
Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Nasional
Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.