Kompas.com - 20/05/2021, 18:02 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR tetap melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya yaitu Komnas KIPI dan PT Bio Farma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Awalnya, Komisi IX menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Komnas KIPI dan PT Bio Farma.

Namun, Menkes dan Kepala BPOM berhalangan hadir sehingga mereka diwakili oleh pejabat instansi.

"Terjadwal hari ini kita rapat dengan Kemenkes dan BPOM dan juga direktur Bio Farma dan KIPI. Kemudian ada surat masuk dari Kemenkes yang menyatakan bahwa Menkes di luar kota. Hari ini berada di Denpasar, Bali, dan dari BPOM tidak terlalu jauh, kami dikirim satu surat permohonan izin berhalangan hadir," kata Ketua Komisi IX Felly E. Runtuwene dalam RDP yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis.

Baca juga: Sayangkan Menkes dan Kepala BPOM Tak Hadiri Rapat, Komisi IX: Jangan Kebiasaan Terulang Lagi

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati mengatakan, kehadiran Menkes dan Kepala BPOM sangat penting dalam rapat hari ini agar kesimpulan rapat dapat mengambil kebijakan.

Oleh karenanya, ia mengusulkan agar rapat tersebut ditunda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena nantinya untuk mengambil kebijakan, mungkin tidak bisa juga (kalau Menkes dan Kepala BPOM tidak hadir), ketua. Oleh sebab itu, saya juga mohon rapat ini tidak dilanjutkan," kata Elva.

Senada dengan Elva, anggota Komisi IX M. Yahya Zaini mengatakan, ketidakhadiran Menkes dan Kepala BPOM dalam rapat merupakan tradisi yang buruk.

Baca juga: WNI dari India Bayar Orang agar Lolos Karantina, Pimpinan Komisi IX: Membahayakan Seluruh Rakyat

Sebab, kata dia, alasan Menkes dan Kepala BPOM untuk tidak hadir dalam rapat kerja hari ini, tidak terlalu mendesak.

"Kalau rapat memang ada alasan yang urgent yang dapat diterima, itu masih bisa ditunda pada kesempatan yang lain. Tetapi kalau dasar alasan pertimbangan yang tidak rasional dan tidak masuk akal, ini merupakan pengalaman yang jelek dan buruk bagi kehidupan berkonstitusi kita," ujar Yahya.

Yahya mengatakan, kehadiran utusan Menkes dan Kepala BPOM dalam rapat tidak memiliki pengaruh untuk pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu, ia meminta pimpinan rapat mengubah status rapat dari rapat kerja menjadi rapat dengar pendapat (RDP).

"Tetapi dengan Komnas KIPI dan Bio Farma saya kira bisa dilanjutkan. Menurut saya itu langkah yang tepat untuk kita laksanakan agar supaya kita bisa mengambil keputusan dalam rapat ini," ucapnya.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Lebih lanjut, Felly mengatakan, kehadiran Komnas KIPI dan PT Bio Farma perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan, khususnya terkait perkembangan kejadian ikutan pasca imunisasi.

Oleh karenanya, Felly mempersilakan dua mitra kerja tersebut menyampaikan laporan dalam rapat dengar pendapat.

"Jadi saya akan lanjutkan rapat ini untuk mendengarkan pemaparan dari Bio Farma dan KIPI, apakah bisa disetujui?," tanya Felly.

"Setuju," jawab seluruh anggota.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Nasional
Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.