Polisi Tangguhkan Penahanan Pria di NTB yang Buat Video Hina Palestina

Kompas.com - 20/05/2021, 17:32 WIB
Sambil Menangis, HM warga Lombok Barat NTB pembuat video TikTok hina Palestina mengaku menyesal. KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUMSambil Menangis, HM warga Lombok Barat NTB pembuat video TikTok hina Palestina mengaku menyesal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangguhkan penahanan HM (23) alias Ucok, seorang warga Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menghina Palestina lewat sebuah video di TikTok.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, penangguhan penahanan itu dilakukan sejak Rabu (19/5/2021).

"HM alias UC dilakukan penahanan dan ditangguhkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Pakai Syal Palestina di Persidangan, Rizieq Shihab Ditegur Hakim

Ucok ditangkap pada Senin (15/5/2021) dan ditahan pada Minggu (16/5/2021) akibat videonya yang dianggap meresahkan masyarakat.

Polisi kemudian menetapkan Ucok sebagai tersangka dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara.

Ramadhan menyatakan, polisi pun berupaya menyelesaikan perkara Ucok dengan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, Polda NTB telah melakukan gelar perkara agar kasus Ucok bisa selesai di luar pengadilan.

"Hari ini penyidik kembali melaksanakan gelar perkara untuk mencoba menggelar restorative justice yang dilakukan penyidik Diskrimsus Polda NTB dengan pertimbangan adanya permintaan maaf pelaku dan ketidakpahaman pelaku terhadap permasalahan yang terjadi," ujar dia.

Baca juga: Siswi SMA Dikeluarkan Sekolah karena Hina Palestina, Ini Respons Kemendikbud Ristek

Adapun motif Ucok membuat video tersebut sekadar main-main untuk mengisi waktu luang. Ucok pun mengaku tidak tahu duduk persoalan konflik antara Israel dan Palestina.

Ramadhan mengatakan, jika masyarakat sepakat memaafkan Ucok, perkara bisa selesai dengan pendekatan restorative justice. Namun, jika tidak, proses hukum akan berlanjut.

"Salah satu kriterianya adalah tidak meresahkan masyarakat dan juga masyarakat antara yang katakanlah pihak si A dan si B, keduanya sepakat diselesaikan. Ketika kriteria ini tidak terpenuhi, maka proses ini bisa berlanjut," kata Ramadhan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Nasional
Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Nasional
Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nasional
Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Nasional
Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.