Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas KIPI Terima 229 Laporan Serius Pascaimunisasi

Kompas.com - 20/05/2021, 16:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Safari mengatakan, pihaknya mencatat adanya 229 laporan KIPI serius selama pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, laporan KIPI serius tersebut terjadi pada dua merek vaksin Covid-19 yaitu vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca.

"Laporan KIPI serius berjumlah 229 laporan ini sampai 16 Mei. Rinciannya Sinovac 211 laporan dan AstraZeneca 18 laporan," kata Hindra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Hindra juga mengatakan, tercatat 10.627 laporan KIPI non serius seperti mual, muntah, demam, lemas, pusing, nyeri otot itu dari nyeri sendi akibat vaksin Sinovac dan AstraZeneca.

Baca juga: Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong Royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

"Yang terbagi Sinovac 9.738 laporan dan AstraZeneca 889 laporan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hindra mengklaim, semua laporan KIPI serius dapat ditanggulangi oleh tenaga medis yang sudah diberikan pelatihan, sehingga tidak ada yang berakibat fatal.

"Sehingga semua KIPI serius bisa ditanggulangi dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada yang berakibat fatal. Semua kegawatan, darurat, ditangani dan responsnya bagus sehingga semua dapat tertolong," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Nadiem Umumkan UKT Batal Naik Tahun Ini

Setelah Bertemu Jokowi, Nadiem Umumkan UKT Batal Naik Tahun Ini

Nasional
Klaim Lakukan Kunker demi Negara, SYL: Kondisi Ekonomi Mencekam

Klaim Lakukan Kunker demi Negara, SYL: Kondisi Ekonomi Mencekam

Nasional
Percepat Integrasi Beragam Layanan, Presiden Jokowi Luncurkan GovTech “INA Digital”

Percepat Integrasi Beragam Layanan, Presiden Jokowi Luncurkan GovTech “INA Digital”

Nasional
Jokowi Minta Pembuatan Aplikasi Pemerintah Sekadar Proyek Dihentikan

Jokowi Minta Pembuatan Aplikasi Pemerintah Sekadar Proyek Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com