Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Testing dan Tracing Covid-19 Indonesia Masih Sangat Kurang

Kompas.com - 20/05/2021, 16:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pelaksanaan pemeriksaan (testing) dan pelacakan kontak erat (tracing) Covid-19 di Indonesia masih sangat kurang.

Presiden menyebutkan, apabila menggunakan standar yang ditetapkan WHO, testing dan tracing di Indonesia masih terbatas.

"Indikator pengendalian pandemi itu apa sih? Testing, tracing, treatment. Yang dua ini testing dan tracing kita agak lemah. Testing sangat kurang dan tracing juga sangat kurang," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi menjelaskan, berdasarkan standar WHO, apabila testing baik maka statusnya ditulis memadai.

Apabila lumayan baik, maka statusnya sedang.

"Kalau testing dan tracing tidak baik namanya terbatas. Nah (Indonesia) ini masih terbatas. Testing terbatas tracing juga terbatas. Ini yang harus diperbaiki sehingga statusnya bisa menjadi sedang dan bisa naik lagi jadi memadai," tutur Jokowi.

Di sisi lain, dia menambahkan, pelaksanaan treatment atau perawatan pasien yang tertular Covid-19 sudah baik.

"Treatment sudah memadai tapi yang dua itu tadi hati-hat," tambahnya.

Baca juga: Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta pelaksanaan testing atau pemeriksaan Covid-19 dilakukan sebanyak-banyaknya.

Menurut Budi, tidak perlu takut dengan hasil testing yang menunjukkan kasus positif Covid-19. Sebab kondisi tersebut justru dapat mendeteksi pergerakan mutasi varian baru virus corona.

"Tacing 15 kontak erat dalam waktu 72 jam dan testing kalau bisa dilalukan sebanyak-banyaknya. Tidak usah takut kelihatan banyak (kasusnya) sebab itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi pergerakan mutasi baru," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Budi melanjutkan, badan kesehatan dunia (WHO) telah memberikan pedoman bahwa untuk setiap unit terkecil harus minimal 1 per 1000 orang ditesting per minggu.

Jika jumlah seluruh penduduk Indonesia sekitar 270.000, maka dalam sehari setidaknya ada 40.000 orang diperiksa. Dalam sepekan, idealnya ada 280.000 orang yang diperiksa.

Baca juga: Menko PMK Minta Masyarakat Tak Takut Saat Petugas Tracing Datang untuk Tes Covid-19

"Itu yang berlaku di seluruh unit-unit terkecil baik kabupaten, kota dan provinsi. Sekali lagi dipastikan tracing harus jalan," tegas Budi.

Dia menekankan, yang diperiksa sebenarnya adalah orang-orang yang merupakan kontak erat dari orang yang positif Covid-19.

Atau dengan kata lain menggunakan pendekatan testing epidemiologi. Sehingga, jika ada individu yang diduga terpapar Covid-19 harus dipastikan.

"Ini kami tekankan, sebab suka tidak suka mutasi varian baru itu sudah masuk Indonesia," tegas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

Nasional
Enggan Anggap Pemanggilan Hasto oleh KPK dan Polri Bermuatan Politis, Wasekjen PDI-P: Kita Jalani Saja

Enggan Anggap Pemanggilan Hasto oleh KPK dan Polri Bermuatan Politis, Wasekjen PDI-P: Kita Jalani Saja

Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Siap Terima 1.000 Anak Palestina untuk Bersekolah

Prabowo Sebut Indonesia Siap Terima 1.000 Anak Palestina untuk Bersekolah

Nasional
Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!

Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!

Nasional
Prabowo Mengaku Tak Bahas Politik saat Makan Bareng Jokowi

Prabowo Mengaku Tak Bahas Politik saat Makan Bareng Jokowi

Nasional
Surakarta Jadi Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Nasional 2024

Surakarta Jadi Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Nasional 2024

Nasional
Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online

Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online

Nasional
Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Nasional
Prabowo Makan Bareng Jokowi, Laporkan Hasil Lawatan Luar Negeri

Prabowo Makan Bareng Jokowi, Laporkan Hasil Lawatan Luar Negeri

Nasional
Anggota DPR Kecewa MA Abaikan Laporan Kasus Hakim Selingkuh di Bali

Anggota DPR Kecewa MA Abaikan Laporan Kasus Hakim Selingkuh di Bali

Nasional
Mahfud: Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Mau Bertemu di Satu Forum, Kecuali Sidang Kabinet

Mahfud: Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Mau Bertemu di Satu Forum, Kecuali Sidang Kabinet

Nasional
Gerindra Yakin Pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Tak Dipermasalahkan Golkar

Gerindra Yakin Pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Tak Dipermasalahkan Golkar

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetapkan Jangka Waktu Perangi Judi 'Online'

Pemerintah Diimbau Tetapkan Jangka Waktu Perangi Judi "Online"

Nasional
Kejagung Limpahkan 10 Tersangka Kasus Timah ke Kejari Jaksel

Kejagung Limpahkan 10 Tersangka Kasus Timah ke Kejari Jaksel

Nasional
Pengadilan Tinggi Putuskan Banding Hasbi Hasan Pekan Depan

Pengadilan Tinggi Putuskan Banding Hasbi Hasan Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com