Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 di Riau Naik, Jokowi: Jangan Tunggu Chaos Baru Bertindak

Kompas.com - 20/05/2021, 13:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya kenaikan kasus Covid-19 di Provinsi Riau.

Ia meminta pemerintah daerah dan perangkat desa di wilayah tersebut bertindak cepat apabila menemukan warga yang positif virus corona.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan ke para kepala daerah se-provinsi Riau, Rabu (19/5/2021).

"Jangan lengah dan jangan tunggu chaos baru kita bertindak, terlambat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Kabinet RI, Kamis (20/5/2021).

Jokowi meminta gubernur dan jajarannya, panglima kodam, kapolda, bupati, wali kota, kapolres, hingga para perangkat desa bekerja sama dalam penanganan pandemi.

Jika ada warga yang positif Covid-19 di satu RW, pemda dan perangkat desa setempat harus segera bertindak dengan melakukan karantina mandiri. Apabila kondisinya buruk, dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit.

Menurut Jokowi, manajamen pengendalian pandemi akan lebih mudah jika dikerjakan bersama.

Baca juga: Covid-19 di Riau Jadi Perhatian Jokowi, Berapa Jumlah Kasus Terkini?

"Kita perlu bekerja bersama-sama, jangan lengah dan ada respons yang cepat kalau ada peningkatan," ujarnya.

Jokowi pun menduga kenaikan kasus aktif Covid-19 di Riau terjadi karena kelengahan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan data, kasus aktif Covid-19 di Riau mencapai angka yang tinggi pada September 2020 yakni 3.638 kasus. Jumlah ini berangsur-angsur turun hingga Februari 2021 berada di angka 1.071 kasus.

Namun, terhitung sejak Maret, angka itu kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 1.302 kasus.

Bahkan, periode Maret ke April, kasus aktif Covid-19 melonjak tinggi menjadi 4.865 kasus. Kemudian, per awal Mei hingga 18 Mei 2021 kasus aktif tercatat sudah mencapai 4.170 kasus.

"Hati-hati mengenai ini, hati-hati," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan Literasi Digital Kerja Besar, Pemerintah Tak Bisa Sendiri

Adapun sebelumnya Jokowi mengungkap 15 provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif Covid-19. Ia meminta para kepala daerah di provinsi-provinsi tersebut berhati-hati.

"15 provinsi mengalami kenaikan. Ini hati-hati," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Ke-15 provinsi yang dimaksud Jokowi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung. Ada pula DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com