Fadli Zon: Persoalan Palestina PR Indonesia yang Belum Selesai Sejak KAA 1955

Kompas.com - 19/05/2021, 20:58 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. dpr.go.id / Arief/nvlKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengatakan, persoalan Palestina selayaknya menjadi persoalan bangsa Indonesia yang belum tuntas sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Untuk itu, ia mengingatkan bahwa dukungan kepada Palestina merupakan tanggungjawab bangsa Indonesia.

"Saya kira Palestina juga merupakan PR kita yang belum selesai hasil dari Konferensi Asia Afrika 1955. Persoalan Palestina adalah persoalan kita dan kita mempunyai tanggung jawab," kata Fadli dalam konferensi pers virtual BKSAP DPR, Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan bangsa lain.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Palestina Dihapus dari Google Maps

Indonesia, kata dia, memiliki tanggung jawab yang besar mendukung Palestina, bukan hanya sekadar sebagai negara besar dan negara berpenduduk mayoritas beragama Islam.

Hal ini karena, Fadli menilai apa yang terjadi di Palestina bukan semata karena konflik atas nama agama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetapi ini bukan juga semata konflik agama. Karena di Palestina sendiri cukup beragam dari Islam, Kristen, Yahudi dan ada juga kalangan dari Yahudi yang menolak sebetulnya zionisme Israel yang sangat ganas ini," jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang dengan tegas mengatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Baca juga: Menengok Jejak Dukungan Bung Karno Akan Kemerdekaan Bangsa Palestina...

Menurutnya, Palestina telah mendukung upaya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Namun di sisi lain, negara itu hingga kini masih terbelenggu kebebasan dan kemerdekaannya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa situasi konflik yang terjadi di Palestina saat ini menjadi utang negara yang harus dituntaskan.

"Kita sudah berdiskusi dengan semua pihak termasuk Kementerian Luar Negeri. Tadi disebutkan oleh moderator bahwa kita mempunyai utang dengan Palestina karena Palestina mendukung upaya kemerdekaan Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, lebih dari 250 anggota parlemen dunia akan menyampaikan pernyataan sikap bersama yang ditandatangani empat ketua parlemen dunia demi mendukung Palestina.

Baca juga: PMI Segera Salurkan Donasi Publik Rp 1 Miliar untuk Rakyat Palestina

Fadli berpendapat, BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari parlemen dunia melihat diplomasi antar parlemen menjadi bagian tugas DPR dan amanah UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Kita melihat bahwa penggalangan melalui diplomasi parlemen ini merupakan bagian dari tugas DPR, amanat dari UU MD3. Selain tugas yang sudah menjadi bagian tradisional DPR yaitu membuat UU, budgeting, pengawasan terhadap pemerintah," ujarnya.

"Tapi diplomasi parlemen ini merupakan juga perintah dari UU tersebut. Dan BKSAP menjadi frontline dari badan yang memang mengurusi diplomasi parlemen. Termasuk kerja sama internasional, bilateral, multilateral, dan juga sidang-sidang parlemen dunia pada umumnya," tambah dia.

Diketahui bersama, sejumlah negara juga mengutuk Israel atas peristiwa yang terjadi di Masjid Al Aqsa, dan upaya pengusiran terhadap warga Palestina di Sheikh Jarrah.

Baca juga: Peran Media Sosial Pengaruhi Konflik Palestina dan Israel

Kabar terkini, ketegangan di Palestina telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

Dalam sepekan terakhir, serangan udara Israel secara besar-besaran telah menewaskan total 213 warga Palestina, termasuk 61 anak-anak.

Lebih dari 1.400 orang terluka di Gaza selama seminggu terakhir, menurut Kementerian Kesehatan di kota itu.

Sementara itu, korban tewas di pihak Israel juga meningkat jadi 12, ketika roket yang ditembakkan Hamas ke wilayah Eshkol di selatan menewaskan dua warga negara Thailand.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Nasional
Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.