Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Persoalan Palestina PR Indonesia yang Belum Selesai Sejak KAA 1955

Kompas.com - 19/05/2021, 20:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengatakan, persoalan Palestina selayaknya menjadi persoalan bangsa Indonesia yang belum tuntas sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Untuk itu, ia mengingatkan bahwa dukungan kepada Palestina merupakan tanggungjawab bangsa Indonesia.

"Saya kira Palestina juga merupakan PR kita yang belum selesai hasil dari Konferensi Asia Afrika 1955. Persoalan Palestina adalah persoalan kita dan kita mempunyai tanggung jawab," kata Fadli dalam konferensi pers virtual BKSAP DPR, Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan bangsa lain.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Palestina Dihapus dari Google Maps

Indonesia, kata dia, memiliki tanggung jawab yang besar mendukung Palestina, bukan hanya sekadar sebagai negara besar dan negara berpenduduk mayoritas beragama Islam.

Hal ini karena, Fadli menilai apa yang terjadi di Palestina bukan semata karena konflik atas nama agama.

"Tetapi ini bukan juga semata konflik agama. Karena di Palestina sendiri cukup beragam dari Islam, Kristen, Yahudi dan ada juga kalangan dari Yahudi yang menolak sebetulnya zionisme Israel yang sangat ganas ini," jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang dengan tegas mengatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Baca juga: Menengok Jejak Dukungan Bung Karno Akan Kemerdekaan Bangsa Palestina...

Menurutnya, Palestina telah mendukung upaya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Namun di sisi lain, negara itu hingga kini masih terbelenggu kebebasan dan kemerdekaannya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa situasi konflik yang terjadi di Palestina saat ini menjadi utang negara yang harus dituntaskan.

"Kita sudah berdiskusi dengan semua pihak termasuk Kementerian Luar Negeri. Tadi disebutkan oleh moderator bahwa kita mempunyai utang dengan Palestina karena Palestina mendukung upaya kemerdekaan Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, lebih dari 250 anggota parlemen dunia akan menyampaikan pernyataan sikap bersama yang ditandatangani empat ketua parlemen dunia demi mendukung Palestina.

Baca juga: PMI Segera Salurkan Donasi Publik Rp 1 Miliar untuk Rakyat Palestina

Fadli berpendapat, BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari parlemen dunia melihat diplomasi antar parlemen menjadi bagian tugas DPR dan amanah UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Kita melihat bahwa penggalangan melalui diplomasi parlemen ini merupakan bagian dari tugas DPR, amanat dari UU MD3. Selain tugas yang sudah menjadi bagian tradisional DPR yaitu membuat UU, budgeting, pengawasan terhadap pemerintah," ujarnya.

"Tapi diplomasi parlemen ini merupakan juga perintah dari UU tersebut. Dan BKSAP menjadi frontline dari badan yang memang mengurusi diplomasi parlemen. Termasuk kerja sama internasional, bilateral, multilateral, dan juga sidang-sidang parlemen dunia pada umumnya," tambah dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com