Fadli Zon: Persoalan Palestina PR Indonesia yang Belum Selesai Sejak KAA 1955

Kompas.com - 19/05/2021, 20:58 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. dpr.go.id / Arief/nvlKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengatakan, persoalan Palestina selayaknya menjadi persoalan bangsa Indonesia yang belum tuntas sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Untuk itu, ia mengingatkan bahwa dukungan kepada Palestina merupakan tanggungjawab bangsa Indonesia.

"Saya kira Palestina juga merupakan PR kita yang belum selesai hasil dari Konferensi Asia Afrika 1955. Persoalan Palestina adalah persoalan kita dan kita mempunyai tanggung jawab," kata Fadli dalam konferensi pers virtual BKSAP DPR, Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan bangsa lain.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Palestina Dihapus dari Google Maps

Indonesia, kata dia, memiliki tanggung jawab yang besar mendukung Palestina, bukan hanya sekadar sebagai negara besar dan negara berpenduduk mayoritas beragama Islam.

Hal ini karena, Fadli menilai apa yang terjadi di Palestina bukan semata karena konflik atas nama agama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetapi ini bukan juga semata konflik agama. Karena di Palestina sendiri cukup beragam dari Islam, Kristen, Yahudi dan ada juga kalangan dari Yahudi yang menolak sebetulnya zionisme Israel yang sangat ganas ini," jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang dengan tegas mengatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Baca juga: Menengok Jejak Dukungan Bung Karno Akan Kemerdekaan Bangsa Palestina...

Menurutnya, Palestina telah mendukung upaya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Namun di sisi lain, negara itu hingga kini masih terbelenggu kebebasan dan kemerdekaannya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa situasi konflik yang terjadi di Palestina saat ini menjadi utang negara yang harus dituntaskan.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.