KPK, Kemenpan RB, dan BKN Diminta Segera Selesaikan Urusan Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Kompas.com - 19/05/2021, 18:27 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta segera selesaikan proses adminstrasi alih status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto tak ada alasan untuk ketiganya menunda lagi proses alih status itu.

Sebab, Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan pernyataan agar hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dijadikan dalih pemberhentian para pegawai yang tak lolos.

"Arahan Presiden dan regulasinya dalam Undang-undang KPK dan keputusan Mahkamah Konstitusi cukup jelas. Pegawai KPK beralih status menjadi ASN," ujar Sigit dihubungi Kompas.com, Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Polemik 75 Pegawai KPK, Saut Situmorang: Perintah Jokowi Legal, Harus Dijalankan

"Yang diperlukan tinggal proses administrasi kepegawaiannya. Itu yang harus disegerakan," sambung dia.

Sigit menegaskan bahwa pembebasan tugas pada 75 pegawai KPK tidak memiliki dasar yang jelas. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menuturkan kebijakan pembebasan tugas para pegawai yang disebut Tak Memenuhi Syarat (TMS) asesmen TWK itu meski segera dicabut karena mengganggu kinerja KPK.

"Justru mengganggu kinerja KPK untuk memberantas korupsi. Pembebasan tugas itu harus dicabut," sebut dia.

Baca juga: Pimpinan KPK Tegaskan Masih Buat Kebijakan secara Kolektif-Kolegial

Sebagai informasi pasca pernyataan Presiden Joko Widodo tentang TWK pegawai KPK, yang disampaikan Senin (17/5/2021), hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait status alih fungsi para pegawai KPK menjadi ASN.

Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan agar nilai asesmen TWK hendaknya tak jadi alasan pemberhentian para pegawau yang dianggap tak lolos.

Jika ada nilai yang kurang, Jokowi menjelaskan agar hal itu bisa dibenahi dalam proses pendidikan didalam lembaga.

Selanjutnya Jokowi juga meminta KPK, Kemenpan RB, dan BKN untuk segera menyelesaikan statius alih fungsi kepegawaian tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X