Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Suplai Vaksin Gotong Royong untuk Karyawan Perusahaan Masih Terkendala

Kompas.com - 19/05/2021, 16:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa suplai vaksin untuk vaksinasi Covid-19 gotong royong masih terkendala.

Ia menyebut, jumlah vaksin yang sudah diterima Indonesia saat ini masih sangat kecil dibandingkan target yang ditentukan.

"Untuk vaksin gotong royong bagi perusahaan, bagi industri, bagi pabrik, ini memang masih memiliki masalah suplainya," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (19/5/2021).

"Target kita memang 30 juta dapat vaksin untuk vaksin gotong royong, tapi baru masuk ke negara kita Indonesia baru 420.000. Masih kecil sekali," tuturnya.

Terkait hal ini, Jokowi mengatakan bahwa vaksin Covid-19 menjadi barang rebutan. Banyak negara di dunia yang juga mencari vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi di negara mereka.

Namun demikian, Jokowi mengaku bakal terus mengupayakan pengadaan vaksin untuk vaksinasi gotong royong.

Baca juga: Arsjad Rasjid Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Vaksinasi Gotong Royong

"Memang ini jadi rebutan, tapi saya nanti akan, di samping saya Pak Menteri Kesehatan, dan kita berikan prioritas untuk Batam, utamanya untuk industri," ujarnya.

Presiden berharap vaksinasi gotong royong yang ditujukan bagi karyawan perusahaan mampu mempercepat program vaksinasi nasional.

Semakin banyak yang divaksin, maka kekebalan komunal atau herd immunity semakin cepat terbentuk.

"Immunity, kekebalan komunal, segera bisa tercapai dan kita semuanya bisa kembali pada keadaan normal kembali," katanya.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sekalipun sudah divaksinasi.

"Ke mana pun, dalam kegiatan apa pun, dalam aktivitas apa pun pakai masker itu sudah memproteksi, melindungi 95 persen, ini penelitian WHO (Badan Kesehatan Dunia)," kata Kepala Negara.

Untuk diketahui, program vaksinasi Covid-19 pemerintah telah dimulai pada 13 Januari 2021. Sementara, vaksinasi gotong royong pertama kali digelar pada Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Terlalu Mahal, Jadi Alasan Banyak Perusahaan di Kota Tangerang Batal Beli Vaksin Gotong Royong

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Vaksinasi gotong royong diberikan kepada karyawan, keluarga, dan individu lain terkait keluarga yang pendanaannya ditanggung badan hukum/badan usaha

Dengan demikian, vaksin untuk karyawan di perusahaan swasta diberikan secara gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com