MAKI: Pengaktifan Kembali Pegawai KPK yang Dibebastugaskan Bisa Perbaiki Upaya Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 19/05/2021, 12:51 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukan uang diduga suap yang diterimanya sebelum diserahkan ke KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Menurut Boyamin uang sebanyak 100 ribu Dollar Singapura tersebut diberikan dari seorang kenalannya pasca MAKI melaporkan perkembangan kasus korupsi Djoko Tjandra ke KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukan uang diduga suap yang diterimanya sebelum diserahkan ke KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Menurut Boyamin uang sebanyak 100 ribu Dollar Singapura tersebut diberikan dari seorang kenalannya pasca MAKI melaporkan perkembangan kasus korupsi Djoko Tjandra ke KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa kembali memperbaiki kinerja Lembaga Antirasuah itu dalam memberantas korupsi.

Bahkan, para pegawai KPK tersebut justru akan semakin giat memberantas korupsi apabila mereka diaktifkan kembali.

“Nah nanti dengan pernyataan Pak Jokowi itu mestinya akan memperbaiki kinerja lagi, kalau kemudian 75 orang itu diaktifkan kembali, dan kemudian bertugas sebagaimana yang semestinya,” kata Boyamin kepada Kompas.com, Rabu (19/5/2021).

Selain itu, ia menambahkan, apabila mereka kembali diaktifkan, maka mereka juga akan memberikan motivasi kepada pegawai lainnya untuk memberantas korupsi secara maksimal.

“Yang kedua juga akan berpengaruh terhadap pegawai-pegawai yang lain juga tidak akan mau ketinggalan dan juga pasti akan melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi juga secara maksimal,” ujar dia.

Baca juga: Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Arahan Jokowi soal TWK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Boyamin, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK saat ini membuat kinerja KPK sangat menurun.

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu belakangan ini KPK seolah tidak melakukan apa-apa.

Boyamin mencontohkan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam penanganan perkara terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Boyamin menyebut, seharusnya pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin dapat segera ditindakalnjuti, namun hingga saat ini Azis masih belum dipanggil KPK.

“Sebenarnya dengan polemik ini kan menjadikan kinerja KPK menjadi sangat menurun. Dalam dua minggu ini kan seperti tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI Agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI Agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.