Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai kekhawatiran muncul pasca-perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Pasalnya, mobilitas penduduk jelang Lebaran meningkat tajam. Lebih dari 1 juta penduduk mudik ke kampung halaman meski pemerintah telah melarang.

Dalam periode yang sama, masyarakat beramai-ramai mengunjungi pusat perbelanjaan dan tempat wisata hingga menciptakan kerumunan.

Tak pelak, rentetan peristiwa ini menimbulkan kegelisahan Presiden Joko Widodo. Ia khawatir lonjakan mobilitas masyarakat berimbas pada meningkatnya kasus Covid-19.

Baca juga: Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Terlebih, beberapa waktu belakangan sejumlah daerah dilaporkan mengalami peningkatan kasus aktif Covid-19.

Hal ini membuat Jokowi mewanti-wanti jajarannya untuk melakukan langkah antisipasi.

Jumlah pemudik tinggi

Jokowi menyebut bahwa jumlah masyarakat yang nekat mudik di Lebaran tahun ini masih sangat besar.

Ia mengatakan, 1,1 persen penduduk Indonesia pulang ke kampung halaman selama masa larangan mudik, pada 6 hingga 17 Mei 2021.

"Memang 1,1 (persen) kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih gede sekali, 1,4 sekian, 1,5 juta orang yang masih mudik," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Sebelum pemerintah menyatakan peniadaan mudik, ada 33 persen masyarakat yang ingin pulang kampung. Setelah adanya larangan, angka itu turun menjadi 11 persen.

Setelah kebijakan larangan mudik disosialisasikan, persentase masyarakat yang ingin pulang kampung turun lagi menjadi 7 persen.

Kemudian, saat periode larangan mudik berlangsung, jumlah warga yang nekat mudik turun menjadi 1,5 juta. Menurut Jokowi, angka ini turun karena adanya berbagai penyekatan.

Lonjakan masyarkat di tempat wisata

Bersamaan dengan itu, mobilitas masyarakat di tempat wisata tercatat melonjak sangat tinggi.

"Saya melihat dari grafis dan kurva yang ada, mobilitas masyarakat di hari Lebaran kemarin di tempat-tempat wisata ini naik tinggi sekali, 38 persen sampai 100,8 persen. Hati-hati dua minggu ke depan ini, semuanya harus hati-hati," katanya.

Baca juga: Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota menerapkan aturan tegas terkait operasionalisasi tempat wisata.

Lokasi yang berada di daerah zona merah dan oranye Covid-19 wajib ditutup sementara untuk menghindari penularan virus corona.

Tempat wisata yang berada di zona kuning dan hijau dapat dibuka, namun dengan pengawasan ketat dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

"Sehingga protokol kesehatan secara ketat tetap  harus dilaksanakan. Tidak boleh lepas manajemen, lepas tata kelola kita," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah berhati-hati dalam mengendalikan tingkat keterisian hotel. Sebab, sejumlah wilayah mencatatkan lonjakan selama libur Lebaran.

Di Kepulauan Riau misalnya, tingkat keterisian hotel melompat dari 10 menjadi 80. Di DKI Jakarta, keterisian hotel melonjak dari angka 36 menjadi 53.

Baca juga: Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung Gas dan Rem

Kemudian, keterisian hotel di Banten naik dari 26 ke 43, dan di Lampung meningkat dari angka 30 ke 45.

Terkait hal ini, Jokowi meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjalankan "gas dan rem" antara pengendalian protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Kalau dua-duanya bisa dikelola dengan baik, dikendalikan dengan manajemen yang ketat, ya ini baik-baik saja mengenai keterisian kamar-kamar hotel. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan, hati-hati," kata dia.

Peringatan pandemi gelombang kedua

Jokowi pun berharap fenomena mudik dan lonjakan mobilitas warga tak meningkatkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Namun demikian, ia meminta jajarannya waspada menghadapi kemungkinan tersebut.

"Pasca Lebaran hati-hati, betul-betul kita harus waspada karena berpotensi, ada potensi jumlah kasus baru Covid," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi juga mewanti-wanti seluruh pihak untuk bersiap menghadapi potensi pandemi Covid-19 gelombang kedua. Pasalnya, Covid-19 di sejumlah negara tetangga telah mengalami peningkatan.

"Hati-hati gelombang kedua, gelombang ketiga, di negara-negara tetangga kita (kasus Covid-19) sudah juga mulai melonjak drastis," kata Kepala Negara.

Akibat peningkatan kasus Covid-19, kata Jokowi, Malaysia kembali menerapkan lockdown hingga Juni mendatang. Langkah serupa juga ditempuh Singapura sejak Mei ini.

"Kita harus melihat tetangga-tetangga kita," ucapnya.

Kasus aktif meningkat

Kekhawatiran Jokowi akan peningkatan kasus Covid-19 bukan tanpa dasar. Berdasarkan data yang ia terima, 15 provinsi sudah mengalami kenaikan kasus aktif virus corona.

Peningkatan itu terjadi di Ibu Kota Negara dan sebagian wilayah Pulau Sumatera.

Provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi tak ingin kasus aktif Covid-19 di Tanah Air kembali meningkat. Apalagi, beberapa waktu belakangan kasus aktif sudah berhasil ditekan.

Puncak kasus aktif Covid-19 di Indonesia terjadi pada 5 Februari 2021 yang mencapai angka 176.000. Angka itu turun hingga 48 persen dan kini jumlahnya menjadi 90.800 kasus.

"Ini yang harus terus kita tekan agar semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kita harus memiliki ketahanan, memiliki endurance karena tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan-dua bulan," katanya.

Meningkatkan testing

Kepada kepala daerah, Jokowi berpesan untuk meningkatkan upaya testing Covid-19.

Presiden menekankan bahwa semakin banyak testing akan semakin baik bagi penanganan pandemi.

"Ini penting sekali, yang berkaitan terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini harus sama-sama urusan yang berkaitan dengan testing, semakin banyak semakin baik," kata dia.

Baca juga: Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Selain testing, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya pelacakan atau tracing kontak erat dari kasus positif Covid-19.

"Jadi kalau ada satu orang yang positif, itu harus dilacak betul dia kontak dengan orang lain lebih dari 15 menit dan jarak minimalnya kurang lebih 1 meter, berapa orang itu yang harus segera dicek betul, diisolasi, dikarantina," ujarnya.

Jokowi mengakui, saat ini proses tracing masih menjadi kelemahan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Ini kelemahan kita ada di sini di nomor dua ini, di tracing. Baru ke perawatan, di treatment. Saya kira saudara-saudara tahu mengenai ini," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar tingkat keterisian rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 atau bed occupancy ratio (BOR) di daerah berada di bawah 50 persen.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih ada sejumlah daerah dengan BOR di atas 50 persen.

"Kalau yang masuk ke RS banyak artinya memang harus hati-hati, super hati-hati," kata Jokowi.