Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Kompas.com - 19/05/2021, 05:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, hanya ada 10 provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal pertama 2021.

Sementara itu, sisanya sebanyak 24 provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif pada periode yang sama.

"Ada 10 provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif. Artinya yang 24 provinsi masih negatif semuanya," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Jokowi menjelaskan, 10 provinsi yang dimaksud yakni Riau (positif 0,41 persen), Papua (positif 14,285 persen), Sulawesi Tengah (positif 6,26 persen), Yogyakarta (positif 6,4 persen), Sulawesi Utara (positif 1,87 persen).

Kemudian ada Sulawesi Tenggara (positif 0,06 persen), NTT (positif 0,12 persen), Papua Barat (positif 1,47 persen), Bangka Belitung (positif 0,97 persen) dan Maluku Utara (positif 13,45 persen).

"Yang lain masih negatif semuanya," tegas kepala negara.

Jokowi melanjutkan, pada kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi secara nasional masih berada di angka minus 0,74 persen.

Baca juga: Stafsus Jokowi Sebut Tren Penurunan Kasus Aktif Harus Dipertahankan Supaya Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Dia menggaris bawahi pertumbuhan yang masih minus ini.

Padahal, kata Jokowi, pertumbuhan ekonomi nasional didapat dari agregat kumpulan pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota.

"Jadi seluruh gubernur, bupati dan wali kota memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita," ungkapnya.

Jokowi mengingatkan, target pertumbuhan ekonomi nasional untuk kuartal kedua adalah sebesar positif di atas 7 persen.

Sehingga menurutnya diperlukan upaya keras dalam mencapai target itu.

Baca juga: Menteri PPN: Butuh Investasi Hampir Rp 6.000 Triliun Buat Topang Pertumbuhan Ekonomi di 2022

"Bayangkan, dari minus 0,74 persen saya minta di atas 7 persen. Tapi indikasi ke arah sana ada, tergantung kerja keras kita bersama," tutur Jokowi.

Salah satu indikasi yang dimaksud yakni adanya peredaran uang kartal sebesar Rp 154,5 triliun selama Idul Fitri 2021.

Apabila dibandingkan dengan Idul Fitri 2020, maka ada kenaikan 40,5 persen.

"Ini positif, ini menambah optimisme kita.

Kita harus bekerja keras agar di kuartal kedua target kita kurang lebih di atas 7 persen tadi bisa kita peroleh . Semua provinsi kita harapkan sudah positif di kuartal kedua," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com