Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Kompas.com - 18/05/2021, 21:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada empat provinsi yang mengalami peningkatan keterisian (okupansi) hotel.

Meski secara ekonomi baik, Presiden mengingatkan keempat daerah agar berhati-hati terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19.

"Kepulauan Riau ada kenaikan keterisian hotel dari 10 persen menjadi 80 persen. Itu baik untuk ekonomi tapi untuk Covid-nya hati-hati. DKI Jakarta juga naik dari 36 persen melompat ke 53 persen juga hati-hati, " ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Selain itu, kenaikan okupansi hotel juga terjadi di Banten, yakni dari 26 persen ke 43 persen.

Baca juga: Modus Warga agar Lolos Penyekatan di Puncak, Pura-Pura Pingsan hingga Ketinggalan Barang di Hotel

Selanjutnya, di Lampung juga terjadi kenaikan keterisian hotel dari 30 persen ke 45 persen.

Jokowi kembali menekankan bahwa kenaikan okupansi di empat provinsi ini menguntungkan dari sisi ekonomi. Artinya, ada peningkatan mobilitas, permintaan dan konsumsi yang dilakukan masyarakat.

Namun, dia menekankan agar protokol kesehatan wajib dipatuhi supaya peningkatan aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi ini tidak menyebabkan terjadinya penularan Covid-19 yang masif.

"Kalau dua-duanya bisa dikelola dengan baik, dikendalikan dengan manajemen yang ketat, ya ini baik-baik saja mengenai keterisian kamar-kamar hotel. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan maka hati-hati," tutur Jokowi.

"Sekali lagi menginjak gas dan remnya harus pas," tegasnya.

Baca juga: Pemprov Siapkan Hotel untuk Karantina WNA dan Pekerja Migran yang Tiba di Yogyakarta

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengingatkan tentang naiknya mobilitas masyarakat di tempat wisata selama libur Lebaran 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, ada kenaikan mobilitas sebesar 38 persen-100,8 persen di tempat wisata.

Sehingga, Jokowi mengingatkan adanya potensi dampak dari kenaikan ini pada dua pekan ke depan.

"Hati-hati dua minggu kedepan ini semuanya harus hati-hati, karena ada kenaikan ini. Artinya mobilitas indeksnya naik 38 sampai 100, 8 persen," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com