Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/05/2021, 21:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada empat provinsi yang mengalami peningkatan keterisian (okupansi) hotel.

Meski secara ekonomi baik, Presiden mengingatkan keempat daerah agar berhati-hati terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19.

"Kepulauan Riau ada kenaikan keterisian hotel dari 10 persen menjadi 80 persen. Itu baik untuk ekonomi tapi untuk Covid-nya hati-hati. DKI Jakarta juga naik dari 36 persen melompat ke 53 persen juga hati-hati, " ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Selain itu, kenaikan okupansi hotel juga terjadi di Banten, yakni dari 26 persen ke 43 persen.

Baca juga: Modus Warga agar Lolos Penyekatan di Puncak, Pura-Pura Pingsan hingga Ketinggalan Barang di Hotel

Selanjutnya, di Lampung juga terjadi kenaikan keterisian hotel dari 30 persen ke 45 persen.

Jokowi kembali menekankan bahwa kenaikan okupansi di empat provinsi ini menguntungkan dari sisi ekonomi. Artinya, ada peningkatan mobilitas, permintaan dan konsumsi yang dilakukan masyarakat.

Namun, dia menekankan agar protokol kesehatan wajib dipatuhi supaya peningkatan aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi ini tidak menyebabkan terjadinya penularan Covid-19 yang masif.

"Kalau dua-duanya bisa dikelola dengan baik, dikendalikan dengan manajemen yang ketat, ya ini baik-baik saja mengenai keterisian kamar-kamar hotel. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan maka hati-hati," tutur Jokowi.

"Sekali lagi menginjak gas dan remnya harus pas," tegasnya.

Baca juga: Pemprov Siapkan Hotel untuk Karantina WNA dan Pekerja Migran yang Tiba di Yogyakarta

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengingatkan tentang naiknya mobilitas masyarakat di tempat wisata selama libur Lebaran 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, ada kenaikan mobilitas sebesar 38 persen-100,8 persen di tempat wisata.

Sehingga, Jokowi mengingatkan adanya potensi dampak dari kenaikan ini pada dua pekan ke depan.

"Hati-hati dua minggu kedepan ini semuanya harus hati-hati, karena ada kenaikan ini. Artinya mobilitas indeksnya naik 38 sampai 100, 8 persen," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com