Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Kompas.com - 18/05/2021, 17:46 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Ia menyebutkan, kenaikan kasus sangat mungkin terjadi mengingat masih ada warga yang nekat mudik ke kampung halaman meskipun telah dilakukan pelarangan.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia, Senin (17/5/2021).

"Pasca-Lebaran hati-hati, betul-betul kita harus waspada karena berpotensi, ada potensi jumlah kasus baru Covid, meskipun kita telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Berdasarkan laporan data yang Jokowi terima, sekitar 1,5 juta orang nekat mudik dalam kurun waktu 6-17 Mei 2021.

Sebelum pemerintah menyatakan mudik dilarang, ada 33 persen masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman. Setelah dibuatnya larangan, angka itu turun menjadi 11 persen.

Setelah kebijakan larangan mudik disosialisasikan, persentase masyarakat yang ingin pulang kampung turun lagi menjadi 7 persen.

Kemudian, saat periode larangan mudik berlangsung jumlah warga yang nekat mudik turun menjadi 1,1 persen karena adanya penyekatan.

"Memang 1,1 (persen) kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih gede sekali. 1,4 sekian, 1,5 juta orang yang masih mudik," ujar Jokowi.

Baca juga: Berlaku 18-24 Mei, Ini Syarat Perjalanan Pengetatan Pasca-larangan Mudik Lebaran

Jokowi pun berharap fenomena ini tak menyebabkan peningkatan kasus aktif Covid-19. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir jumlah kasus aktif di Tanah Air sudah berhasil diturunkan.

Presiden juga mewanti-wanti masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi pandemi gelombang kedua.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kembali memberlakukan lockdown karena adanya peningkatan kasus.

"Hati-hari gelombang kedua, gelombang ketiga. Di negara-negara tetangga kita (kasus Covid-19) sudah juga mulai melonjak drastis," kata Jokowi.

"Kita harus memiliki ketahanan, memiliki endurance karena tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan-dua bulan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com