Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Kompas.com - 18/05/2021, 14:56 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas anggaran penanggulangan bencana 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas anggaran penanggulangan bencana 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan agar peristiwa terorisme masuk dalam Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana (RUU PB).

Usulan ini bukan tanpa alasan. Risma mengatakan, selama ini korban terorisme tidak mendapat perhatian yang maksimal karena pemerintah fokus pada penanganan bencana alam.

"Kalau kita tidak perhatian kan, kemudian enggak ada. Kalau kita ngomongnya bencana alam kan, itu kan mereka (korban terorisme) tidak ikut di dalamnya," kata Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (18/5/2021).

Menurut Risma, peristiwa terorisme merupakan bencana kemanusiaan. Sebagaimana bencana alam, bencana kemanusian juga membutuhkan penanganan khusus.

Baca juga: Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Risma mencontohkan peristiwa penembakan di Papua sebagai bentuk bencana kemanusiaan. Ia menyebut, kejadian itu perlu perhatian lebih.

"Padahal itu ada bencana kemanusiaan, terorisme, kemudian ada bencana sosial yang terjadi di Papua dan sebagainya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Risma mengatakan, negara harus menjamin agar korban terorisme tidak menderita.

Ia menyebut, selama ini bencana tidak bisa diantisipasi seperti apa bentuknya, termasuk peristiwa terorisme.

Oleh karenanya, Risma mengusulkan agar peristiwa terorisme masuk dalam RUU Penanggulangan Bencana agar pemerintah bisa lebih memberikan perhatian.

"Jadi itu kenapa saya masukan itu, karena jangan sampai mereka sebetulnya juga menderita tapi tidak tertangani," kata Risma.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gegabah Pakai UU Terorisme untuk Atasi KKB di Papua

"Bencana itu kan kadang kita tidak bisa antisipasi bentuknya seperti apa. Terorisme, kemudian seperti di Papua. Itu selama ini tidak ada apa namanya, yang kemudian ini apa. Kan mereka benar benar misalkan kaya di apa, Papua mereka mengungsi," tuturnya.

Adapun, Risma mengusulkan agar peristiwa terorisme dalam RUU Penanggulangan Bencana (RUU PB) saat menghadiri rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Ia mengatakan, Kementerian Sosial akan mendukung kebijakan pemerintah dalam RUU yang kini tengah dibahas di Komisi VIII DPR RI itu.

“Selain bencana alam, ada juga bencana sosial yang bukan konflik sosial seperti pengungsi yang belum diwadahi, bencana kesehatan non fisik ataupun kejadian teroris yang bisa dimasukan ke dalam RUU tersebut," kata Risma.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

Nasional
Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Nasional
Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Nasional
KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Nasional
Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Nasional
Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Nasional
Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X