Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Kompas.com - 18/05/2021, 14:51 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Firli Bahuri mundur dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai, sejak awal menjabat, Firli terlalu banyak menciptakan kontroversi di tubuh Komisi Antirasuah itu.

"Pak Firli mundur saja. Sudah 1 tahun menjabat kontroversi terus mulai dari masalah helikopter, Harun Masiku yang hilang sampai soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini," jelas Boyamin pada Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Ia menjelaskan, jika terus dipimpin oleh sosok yang kontroversial, KPK dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Ini jadi kontraproduktif nanti. Sampai Presiden Jokowi turun tangan kan itu sudah merepotkan Presiden," tutur Boyamin.

Baca juga: Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Lebih lanjut Boyamin juga mengapresiasi pernyataan Prrsiden Joko Widodo terkait polemik TWK di KPK.

Ia menilai, sebagai Kepala Negara, Jokowi ikut bertanggung jawab pada kelangsungan lembaga antirasuah itu.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Presiden yang sudah bersedia untuk turun tangan mengatasi polemik tentang TWK di KPK," kata dia.

"Dan ini diperlukan, bukan intervensi, ini bentuk tanggung jawabnya sebagai Presiden untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan termasuk di KPK," imbuhnya.

Boyamin berharap 75 pegawai KPK tidak dibebastugaskan karena justru akan membuat kerja lembaga antirasuah itu tidak berjalan maksimal.

"Kalau mereka dikeluarkan KPK pasti akan timpang, tidak akan maksimal, dan cari penggantinya pasti akan sulit. Sabab 75 orang ini terbukti berintegritas dan tidak punya catatan buruk dalam bekerja," pungkas dia.

Sebagai informasi dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden Senin (17/5/2021), Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa pandangannya tentang kisruh yang malanda KPK beberapa pekan belakangan.

Baca juga: Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai yang tak lolos.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada kekurangan dalam tes itu, KPK dapat melakukan pendidikan pada level kelembagaan.

Jokowi juga meminta persoalan alih fungsi status kepegawaian KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) segera diselesaikan.

Ia meminta Ketua KPK, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com