Kompas.com - 18/05/2021, 14:31 WIB
Vaksinasi Covid-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai dilaksanakan di BBPK Jakarta Kampus Hang Jebat, Jakarta, Senin (22/3/2021). Vaksinasi Covid-19 ini bisa dilakukan bagi lansia yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta dan non-DKI Jakarta. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOVaksinasi Covid-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai dilaksanakan di BBPK Jakarta Kampus Hang Jebat, Jakarta, Senin (22/3/2021). Vaksinasi Covid-19 ini bisa dilakukan bagi lansia yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta dan non-DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengingatkan, program vaksinasi gotong royong harus memperhatikan prinsip keadilan.

"Yang perlu diperhatikan adalah prinsip keadilannya, bukan kemudian vaksinasi gotong royong, mohon maaf, jadi kesannya berbisnis kan semua menderita," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Ia mengatakan, pemerintah dapat memberikan subsidi dalam program vaksinasi gotong royong. Sebab, tidak semua perusahaan swasta memiliki kondisi keuangan yang sama dalam pembelian vaksin Covid-19.

"Ada swasta yang mampu bayar 100 persen, ada swasta yang mampunya 10 persen ya dibantuin dong, kan tujuannya bangsa ini terlindungi, seharusnya logikanya begitu," ujarnya.

Ede mengatakan, para pengusaha tentu menyambut baik adanya vaksinasi gotong royong agar mampu mempercepat tercapainya kondisi kekebalan kelompok atau herd immunity.

Baca juga: Mengenal Aplikasi P-Care Vaksinasi dari BPJS Kesehatan

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut dia, setelah vaksin Covid-19 didatangkan ke Indonesia dan harga vaksin ditetapkan, pengusaha terlihat berpikir ulang untuk mengikuti vaksinasi gotong royong tersebut.

"Dulu kan swasta semangat karena belum ada harganya, tapi pas ada harga pada mikir-mikir, artinya ada kesulitan karena bisnis setahun terakhir mengalami kesulitan, maka pemerintah harus melakukan upaya supaya itu (vaksinasi) bisa terlaksana," tuturnya.

Lebih lanjut, Ede mengatakan, vaksinasi gotong royong perlu diprioritaskan pada karyawan yang memiliki risiko tinggi, seperti sering bertemu dengan masyarakat.

"Kalau ketemu internal hanya orang-orang satu kantor itu relatif belakangan, kalau langsung bertemu masyarakat harus dapat cepat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hari ini mulai dilakukan di PT Unilever Indonesia Tbk, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Nasional
Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X