Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Kompas.com - 18/05/2021, 14:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengingatkan, program vaksinasi gotong royong harus memperhatikan prinsip keadilan.

"Yang perlu diperhatikan adalah prinsip keadilannya, bukan kemudian vaksinasi gotong royong, mohon maaf, jadi kesannya berbisnis kan semua menderita," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Ia mengatakan, pemerintah dapat memberikan subsidi dalam program vaksinasi gotong royong. Sebab, tidak semua perusahaan swasta memiliki kondisi keuangan yang sama dalam pembelian vaksin Covid-19.

"Ada swasta yang mampu bayar 100 persen, ada swasta yang mampunya 10 persen ya dibantuin dong, kan tujuannya bangsa ini terlindungi, seharusnya logikanya begitu," ujarnya.

Ede mengatakan, para pengusaha tentu menyambut baik adanya vaksinasi gotong royong agar mampu mempercepat tercapainya kondisi kekebalan kelompok atau herd immunity.

Baca juga: Mengenal Aplikasi P-Care Vaksinasi dari BPJS Kesehatan

Namun, menurut dia, setelah vaksin Covid-19 didatangkan ke Indonesia dan harga vaksin ditetapkan, pengusaha terlihat berpikir ulang untuk mengikuti vaksinasi gotong royong tersebut.

"Dulu kan swasta semangat karena belum ada harganya, tapi pas ada harga pada mikir-mikir, artinya ada kesulitan karena bisnis setahun terakhir mengalami kesulitan, maka pemerintah harus melakukan upaya supaya itu (vaksinasi) bisa terlaksana," tuturnya.

Lebih lanjut, Ede mengatakan, vaksinasi gotong royong perlu diprioritaskan pada karyawan yang memiliki risiko tinggi, seperti sering bertemu dengan masyarakat.

"Kalau ketemu internal hanya orang-orang satu kantor itu relatif belakangan, kalau langsung bertemu masyarakat harus dapat cepat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hari ini mulai dilakukan di PT Unilever Indonesia Tbk, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Presiden Joko Widodo ikut meninjau pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Jokowi berharap vaksinasi gotong royong dapat mempercepat proses herd immunity atau kekebalan komunitas.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

"Dan penyebaran Covid-19 bisa kita hambat dan kita bisa hilangkan dari negara yang kita cintai ini," kata Jokowi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, hingga saat ini 22.736 perusahaan telah mendaftar dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

Sementara, lebih dari 10 juta karyawan terdaftar untuk mengikut vaksinasi.

Adapun bagi perusahaan yang ingin mengikuti Vaksinasi Gotong Royong dapat mendaftar melalui situs https://vaksin.kadin.id.

Perusahaan dapat mengisi formulir pendataan program vaksinasi gotong royong, selambatnya 21 Mei 2021. Vaksinasi Gotong Royong merupakan vaksinasi kepada karyawan, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Dengan demikian, vaksinasi diberikan secara gratis untuk para karyawan perusahaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com