Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap ada keputusan yang tepat dan cepat terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Keputusan itu diperlukan agar agenda pemberantasan korupsi bisa terus berjalan semakin baik.

“Kami juga berharap ada keputusan yang tepat dan cepat agar pemberantasan korupsi di Tanah Air dapat berjalan dengan lebih baik lagi untuk menuju Indonesia yang lebih maju,” kata Pangeran kepada Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Politisi PAN ini mengharapkan ada solusi terbaik dan langkah bijaksana agar para pegawai KPK yang memiliki integritas, prestasi, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap dipertahankan.

Ia menekankan, pegawai tersebut masih perlu dipertahankan agar KPK bisa bekerja semakin baik.

“Agar tupoksi KPK dapat berjalan lebih baik sebagaimana harapan presiden dan harapan kita semua,” ucapnya.

Baca juga: Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Dalam kesempatan yang sama, ia meminta agar pegawai KPK yang tidak lolos TWK bisa dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kami berharap pegawai yang lulus adalah ASN terpilih serta bagi calon ASN yang belum terpilih mendapat kesempatan untuk menempuh proses reqruiitmen PPPK,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

Jokowi menekankan, seharusnya hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.

Baca juga: Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Ia sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK.

MK menyatakan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Menurut Jokowi, jika hasil TWK menunjukkan adanya kekurangan pegawai, masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Selain itu, perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.

Jokowi pun meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes.