Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Kompas.com - 17/05/2021, 16:48 WIB
Ilustrasi vaksin CanSino. Vaksin yang dikembangkan CanSino Biologics Inc ini berasal dari China, menjadi salah satu vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong di Indonesia. SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin CanSino. Vaksin yang dikembangkan CanSino Biologics Inc ini berasal dari China, menjadi salah satu vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan harga pembelian vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif untuk pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, penetapan harga dan tarif tersebut relatif mahal dan membebani para pengusaha yang memiliki banyak pekerja.

"Saya menilai dengan harga yang mahal tersebut akan banyak perusahaan yang enggan untuk mengadakan vaksinasi gotong royong, sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi akan terkendala," kata Timboel dalam keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).

Timboel mengatakan, meski vaksinasi gotong royong penting, para pengusaha diprediksi akan lebih memprioritaskan kepastian arus kas perusahaan untuk membeli bahan baku dan membayar upah pekerja.

Ia mengatakan, saat ini masih banyak pengusaha yang terdampak Covid-19 dan arus kas yang belum pulih.

Baca juga: Mekanisme Pembelian Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan tetap berharap diberikannya vaksinasi Program kepada para pekerja dan keluarganyanya yang dibiayai pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Timboel meminta pemerintah dapat meninjau ulang harga dan tarif pelayanan vaksinasi gotong royong yang sudah ditetapkan tersebut.

Timboel berharap pemerintah dapat menurunkan harga satu dosis vaksin gotong royong.

Selain itu, ia mendorong agar tarif penyuntikan vaksin digratiskan dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tempat pelaksanaan vaksinasi program pemerintah.

"Vaksinasi Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tanggungjawab pemerintah. Dengan keterbatasan suplai vaksin dan alokasi APBN/APBD untuk membiayai vaksinasi, peran serta pengusaha untuk membiayai vaksinansi gotong royong adalah baik, namun pemerintah harus juga mengukur kemampuan pengusaha untuk membiayainya," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X