KILAS

Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Kompas.com - 17/05/2021, 15:27 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2021) untuk membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana (PB). DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2021) untuk membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana (PB).

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana (PB) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya berada di tengah-tengah. Ia bahkan meminta arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami sudah membahas tentang kelembagaan dan anggaran terkait RUU PB,” kata Risma saat menghadiri rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Menurutnya, posisi pembahasaan yang berada di tengah itu sejalan dengan iktikad Kemensos untuk menangani masalah kebencanaan secara komprehensif.

Baca juga: Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

“Secara administratif kelembagaan, surat sudah masuk ke Komisi VIII DPR dan selanjutnya sesuai arahan Presiden Jokowi akan segera disampaikan,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain bencana alam, sebut Risma, pembahasan juga menyangkut bencana sosial yang bukan konflik sosial, seperti pengungsi yang belum diwadahi, bencana kesehatan nonfisik, dan kejadian terorisme.

Ia menambahkan, arahan presiden menginstruksikan pula bahwa beberapa urusan BNPB dimasukkan ke dalam RUU PB.

Beberapa urusan tersebut menyangkut sejumlah bencana, salah satunya terkait kebakaran instalasi kilang minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar).

Baca juga: Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

“Arahan Bapak Presiden akan menguatkan upaya kelembagaan penanganan bencana di Indonesia, termasuk memasukkan jenis bencana tidak terdeteksi, seperti yang terjadi di Balongan, Indramayu kemarin,” jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X