Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Kompas.com - 16/05/2021, 16:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, sejumlah langkah harus disiapkan untuk mengantisipasi arus balik di penyeberangan Bakauheni-Merak.

Berdasarkan data dari PT ASDP Pelabuhan Bakauheni, sedikitnya ada 440.014 orang yang telah melakukan perjalanan dari Merak menuju Bakauheni sejak 22 April hingga 15 Mei 2021.

"Menurut prediksi, angka tersebut akan kembali dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, sehingga semua langkah-langkah kesiapsiagaan antisipatif dapat segera dilaksanakan," ujar Doni dikutip dari siaran pers BNPB, Minggu (16/5/2021).

Baca juga: Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Untuk itu Doni telah menyampaikan tujuh arahan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 dari arus kendaraan dan penumpang yang bergerak dari Lampung ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni di Lampung menuju Pelabuhan Merak di Banten.

Pertama, petugas tes swab antigen harus diperkuat, baik dari daerah dan didukung bantuan pusat.

Adapun ketersediaan alat tes usap antigen yang akan dipakai sebagai screening disebutnya telah mencukupi kebutuhan.

Menurut laporan yang diterima, sudah ada 200.000 alat antigen yang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni.

Selain itu, 12.000 ribu alat telah dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan 50.000 stok alat rapid test antigen di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Antisipasi Puncak Arus Balik Mudik, Pos Pemeriksaan Mulai Diperketat

Kedua, Doni meminta agar seluruh angkutan penyeberangan, dalam hal ini kapal ferry dapat dioptimalkan secara maksimal sebanyak 69 unit, termasuk seluruh dermaga berikut posko-nya.

“Ketiga, dermaga diminta semuanya beroperasi full sebanyak tujuh dermaga,” lanjutnya.

Keempat, demi mengoptimalkan seluruh rangkaian operasi tersebut, Doni juga memberikan saran agar waktu tugas seluruh sumber daya yang ada dapat dibagi menjadi tiga shift.

Hal ini perlu dilakukan agar kondisi fisik dan mental dapat terjaga.

“Waktu petugas supaya bisa lebih optimal yaitu tiga shift, sehingga mereka tetap fresh,” kata Doni.

Baca juga: Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Kelima, Gugus Tugas Khusus juga harus menyediakan tempat atau ruang isolasi apabila terdapat calon penumpang yang terinfeksi Covid-19 melalui tes usap berbasis antigen.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menyediakan beberapa fasilitas isolasi seperti rusun dan wisma.

Apabila dibutuhkan, Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan dengan menyiapkan hotel atau losmen yang tersedia di wilayah Lampung.

Keenam, apabila terdapat warga terinfeksi Covid-19 dan bergejala, maka pihak Dinas Kesehatan harus segera melakukan upaya penanganan dan merujuk ke rumah sakit umum daerah atau rumah sakit lain yang telah ditunjuk di wilayah setempat.

"Kalau ini masih kurang, maka Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan untuk menyiapkan hotel atau losmen yang tersedia di wilayah Lampung, dan sekitarnya,” jelas Doni.

Baca juga: Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Ketujuh, manakala dari pelaku perjalanan ini ada yang mengalami gejala dan merupakan kelompok rentan, maka harus pada kesempatan pertama dirawat di rumah sakit yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com