Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko mengingatkan seluruh pimpinan lembaga antirasuah tersebut harus menggunakan sistem kolektif kolegial dalam menjalankan tugas.

Ia menjelaskan, sistem kepemimpinan itu dapat diartikan bahwa tidak boleh hanya ada satu orang yang mampu mengendalikan organisasi tersebut.

"Sebetulnya, sistem kepemimpinan KPK itu kolektif kolegial. Jadi harusnya satu orang, tidak bisa mengendalikan organisasi. Siapapun itu," kata Sujanarko dalam tayangan Youtube Haris Azhar berjudul "Ekslusif!! Pegawai Senior Tantang Pimpinan KPK", Selasa (11/5/2021).

Sebelumnya, Kompas.com telah mendapatkan izin Haris Azhar untuk mengutip pernyataan dalam tayangan video tersebut.

Baca juga: Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Pernyataan Sujanarko itu untuk menanggapi polemik yang muncul usai pegawai KPK mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di mana 75 pegawai terancam diberhentikan karena tak lolos tes itu.

Menyadari ada keanehan dalam TWK dan menyinggung sistem kepemimpinan, Sujanarko pun menantang pimpinan KPK selain Ketua KPK Firli Bahuri untuk menonjolkan hati nuraninya mengungkap kejanggalan tes itu.

"Justru itu saya tantang di sini, untuk empat pimpinan yang lain itu, lebih menonjolkan hati nuraninya. Harus lebih berani," tegasnya.

Diketahui, empat pimpinan KPK selain Firli di antaranya Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Sujanarko juga menilai wajar jika publik menagih kehadiran mereka setelah tampak  ada kejanggalan dalam tes tersebut.

"Menurut saya, publik harus menagih mereka. Karena gaji mereka sudah besar lho. Itu gaji dari negara dong, uang rakyat lho itu," ucapnya.

Baca juga: Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Sebelum menantang empat pimpinan KPK untuk menonjolkan hati nurani, pria yang akrab disapa Koko itu menuturkan bahwa sejak awal, asesmen TWK tidak digunakan untuk memberhentikan pegawai.

Tes tersebut seharusnya digunakan untuk pemetaan pegawai atau mapping.

"Setiap sosialisasi ke pegawai, bahkan di rapat-rapat dengan struktural itu, asesmen itu hanya digunakan untuk mapping. Kedua, rapat-rapat selama ini terkait rencana pembuatan peraturan KPK tentang asesmen itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," jelasnya.

Sujanarko mengatakan bahwa laporan dari wadah pegawai KPK juga menganggap asesmen tidak perlu dilakukan untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun yang terjadi selanjutnya adalah asesmen tersebut dispekulasikan mengancam keberadaan 75 pegawai KPK yang tak lolos.

Baca juga: Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

"Ini kan aneh banget. Pengguna KPK Pak Presiden, pengguna KPK itu DPR, pengguna KPK yaitu MK. Semua stakeholder itu rela dan setuju tidak perlu ada asesmen. Dari pegawai KPK menjadi ASN," nilai dia.

Diketahui, asesmen yang dilakukan pada April hingga Mei 2021 atas dasar permintaan KPK untuk menjadikan pegawainya berubah status menjadi ASN.

Adapun asesmen ini tidak hanya melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), melainkan melibatkan beberapa lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Polemik ini berlanjut mana kala Ketua KPK Firli Bahuri menerbitkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 yang menyebut, 75 pegawai yang tidak lolos TWK dibebastugaskan.