Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko mengungkap, Deputi Koordinasi Supervisi Herry Muryanto masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ia menerangkan, saat menjabat sebagai Direktur Pengawasan Internal KPK, Herry ikut memeriksa Firli yang saat itu merupakan Deputi Penindakan KPK dan terjerat pelanggaran etik.

"Sebelum jadi pimpinan KPK, waktu jadi deputi kan gonjang-ganjingnya (Firli) banyak. Bahkan di internal juga sudah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Firli," kata Sujanarko dalam tayangan Youtube Haris Azhar berjudul "Ekslusif!! Pegawai Senior Tantang Pimpinan KPK", Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Haris Azhar untuk mengutip pernyataan dalam tayangan Youtube tersebut.

Sujanarko mengatakan, Firli diperiksa karena tersandung beberapa kasus. Namun, Sujanarko enggan menjelaskan terkait kasus apa Firli diperiksa.

"Tapi intinya gini, yang dulu memeriksa, Direktur PI (Pengawasan Internal)-nya, namanya Herry Muryanto. Itu sekarang sudah menjadi Deputi, dan itu masuk ke 75 orang," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa 75 pegawai KPK yang tak lolos, termasuk dirinya memang sedang menangani sejumlah kasus besar.

Kemudian, Sujanarko juga menyebut bahwa 75 pegawai itu pernah memiliki konflik terkait dengan idealisme KPK.

"Saya pribadi memandang itu ada benarnya. Jadi memang kenyataannya, 75 orang itu banyak orang yang sedang menangani kasus besar. Kedua, terkonfirmasi memang orang-orang yang masuk kategori 75 itu yang pernah berkonflik, terutama terkait dengan idealisme KPK," jelasnya.

Baca juga: Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Terkait pelanggaran etik, KPK memang pernah menyatakan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli Bahuri melakukan pelanggaran etik berat.

Penasihat KPK saat itu, Muhammad Tsani Annafari, mengatakan, Firli dinyatakan melakukan pelanggaran berat melalui musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

"Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Perjalanan Irjen Firli, dari Dinyatakan Lakukan Pelanggaran Etik Berat hingga Terpilih sebagai Ketua KPK

Tsani mengatakan, pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli itu berdasarkan tiga peristiwa. Peristiwa pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018 lalu.

Kemudian, KPK mencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

Setelah itu, KPK mencatat Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.