Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Kompas.com - 14/05/2021, 10:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta angkat bicara soal kontak tembak antara gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan dua orang anggota KKB pada Kamis (13/5/2021) di Kabupaten Puncak, Papua.

Menurutnya, jika benar yang dilumpuhkan dalam baku tembak kemarin adalah anggota KKB, maka hal tersebut sudah benar dilakukan oleh TNI.

"Kalau yang diburu dan berhasil dilumpuhkan atau ditangkap adalah KKB, itu bagus," kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/5/2021).

Menurutnya, hal ini semakin menumbuhkan harapan penumpasan KKB dapat segera diselesaikan.

Baca juga: Saat Kopassus Terlibat Kontak Senjata di Papua yang Berujung Tewasnya 2 KKB

Ia berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan atau menghentikan adanya KKB di Papua. Hal tersebut sangat diperlukan agar pemerintah dapat serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua.

"Kita berharap KKB ini bisa segera diselesaikan dan pemerintah lebih fokus dan lebih serius menangani Papua dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Papua," ujarnya.

Politikus PKS ini menilai, jika pemerintah telah berhasil menyelesaikan KKB, maka ada pekerjaan rumah lainnya yang harus dikerjakan yaitu serius membangun Papua dan sumber daya manusianya.

Ia juga mengingatkan, agar dapat menyelesaikan persoalan di Papua, pemerintah harus berhasil memenangkan hati rakyat Papua.

"Soal Papua ini hanya bisa diselesaikan dengan memenangkan hati dan pikiran rakyat di sana," nilai dia.

Baca juga: Dua Anggota KKB Tewas dalam Baku Tembak dengan Kopassus

Lebih lanjut, Sukamta juga mengingatkan bahwa menurunkan pasukan elit untuk menumpas KKB haruslah sudah dalam koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sebab, ia menekankan bahwa dalam Undang-undang (UU) Terorisme, penumpasan kelompok yang disebut teroris harus berdasarkan koordinasi dengan polisi.

Hal ini mengingat pemerintah telah menyatakan bahwa KKB merupakan termasuk kelompok teroris.

"Mereka (TNI) tetap dalam koordinasi Polisi. Setahu saya, tentara tetap di bawah koordinasi polisi, dalam penanganan itu," ucapnya.

Sebelumnya, pada Kamis sekitar pukul 07.30 WIB, terjadi kontak senjata di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Baca juga: Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Kontak senjata itu terjadi antara pasukan gabungan TNI dan KKB. Pasukan gabungan TNI yang terlibat itu berasal dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dan Batalion Infanteri (Yonif) 500/R.

"Pasukan yang kontak tembak adalah gabungan TNI (Kopassus, Kostrad, dan Yonif 500/R)," tulis Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ignatius Yogo Triyono, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis malam.

Mayjen Yugo menuturkan, dalam kontak senjata tersebut menewaskan dua anggota KKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com