Ferdian Andi
Peneliti dan Dosen

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) | Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Kompas.com - 12/05/2021, 14:36 WIB
Ilustrasi Demokrasi Pancasila KOMPAS/HANDININGIlustrasi Demokrasi Pancasila

Peristiwa penting yang belakangan muncul seperti polemik penyusunan UU Cipta Kerja (omnibus law), perubahan UU KPK, serta berbagai polemik kebijakan publik menimbulkan tanya besar: apa makna demokrasi yang secara periodik dilakukan melalui pemilu ini?

Aspirasi masyarakat yang tertuang dalam berbagai medium dalam kenyataannya tak sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik.

Jika merujuk data The Economist Intelegence Unit (EIU) dengan sejumlah indikator seperti proses elektoral dan pluarlisme, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, kultur politik serta kebebasan sipil, Indonesia berada dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy). Pada 2020 skor indeks demokrasi di Indonesia sebesar 6.3 turun dibanding tahun sebelumnya di skor 6.48.

Belum lagi, praktik koruptif penyelenggara negara di tingkat pusat hingga daerah yang demonstratif. Pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak reformasi bergulir hingga kini belum terbentuk formula yang sistemik untuk menghentikan korupsi di lingkungan penyelenggara negara.

Alih-alih terbangun sistem antikorupsi yang sistemik, belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru berada dalam titik krusial.

Perubahan UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2002 telah mengondisikan postur KPK berubah dari sebelumnya.

Padahal, persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu isu sentral dalam gerakan reformasi 1998 silam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aspirasi tersebut tertuang melalui penerbitan Ketetapan MPR (Tap MPR) No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selama 23 tahun berselang setelah reformasi, praktik KKN justru vulgar di permukaan. Praktik jual beli jabatan hingga yang paling ironi korupsi bantuan sosial terjadi di masa pandemi ini.

Capaian indeks persepsi korupsi (KPK) Indonesia pada 2020 lalu juga turun tiga poin berada di poin 37 melorot bila dibandingkan setahun sebelumnya di poin 40. Sedangkan peringkat Indonesia berada di 102 dari 108 negara yang disurvei.

Temuan indeks pengukuran di sektor demokrasi dan korupsi di Indonesia harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara negara untuk melakukan perbaikan secara signifikan dan sistemik.

Catatan Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam How Democaries Die (2018) tentang praktik erosi demokrasi yang terjadi secara perlahan dan terkesan tidak mengancam demokrasi dengan menggunakan instrumen legal, harus kita hindari bersama agar tidak terjadi di Indonesia.

Kembali pada cita-cita para pendiri bangsa dan jatidiri reformasi dan demokrasi merupakan hakikat dari esensi mudik yang sesungguhnya. Langkah ini penting sebagai cara untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.