Kompas.com - 12/05/2021, 13:15 WIB
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja saat menjadi Delegasi Indonesia dalam acara The 53rd South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Meeting yang dilaksanakan secara daring pada Senin (11/5/2021). Dok. Humas Kementerian Kelautan dan PerikananKepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja saat menjadi Delegasi Indonesia dalam acara The 53rd South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Meeting yang dilaksanakan secara daring pada Senin (11/5/2021).

Terkait isu tersebut, Sjarief selaku Delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan kesiapan implementasi PSMA di Indonesia, berdasarkan pelabuhan yang telah ditentukan.

Sementara itu, tentang isu regional fishing vessel records (RFVR), Sjarief mengutarakan intervensi Indonesia, agar SEAFDEC fokus dalam mendorong implementasi penguatan RFVR di atas 24 meter secara optimal.

Baca juga: KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

“Terhadap inisiasi RFVR di bawah 24 meter, Indonesia berpandangan hal tersebut tidak efektif, karena kapal berukuran di bawah 24 meter adalah mayoritas kapal skala kecil yang beroperasi di perairan teritorial untuk mata pencaharian, bukan skala industri,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikan, karena saat ini tidak semua negara anggota SEAFDEC melaksanakan pembaharuan data kapal perikanannya secara reguler di RFVR, mengingat adanya perbedaan gap dan jumlah armada kapal perikanan.

Lebih lanjut, Sjarief mengungkapkan pentingnya komitmen dan kolaborasi aktif seluruh negara anggota SEAFDEC dalam implementasi Resolution and Plan of Action Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030).

Adapun dokumen tersebut sudah disahkan di tingkat ASEAN dan menjadi panduan bagi negara anggota dalam kerja sama regional bidang kelautan dan perikanan hingga 2030.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sempat Dikejar, 2 Kapal Illegal Fishing Asal Vietnam Ditangkap KKP

Sjarief juga menyampaikan usulan terkait perubahan program Regional Fisheries Policy Network (RFPN) menjadi Regional Capacity Building Network (RECAB).

Perubahan tersebut mengacu pada penugasan satu orang pegawai sebagai fasilitator di Sekretariat SEAFDEC selama satu tahun, diubah menjadi program peningkatan kapasitas tematik di sektor perikanan pada 2022-2024.

Dalam hal itu, ungkap Sjarief, Indonesia mendorong agar SEADEC tetap mempertahankan program RFPN.

Sebagai informasi, SEAFDEC merupakan agenda rutin tahunan yang dihadiri oleh seluruh Council Director dari 10 negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang ditambah Jepang dan departemen SEAFDEC.

SEAFDEC Council Meeting diadakan dengan tujuan mengesahkan kebijakan yang sudah dibahas di tingkat teknis.

Adapun dalam acara The 53rd SEAFDEC Council Meeting kali ini, terdapat beberapa hal yang dibahas, termasuk pembahasan inisiatif pencegahan aktivitas illegal, unreported, and unregulated (IUU)fishing.

Inisiatif aktivitas IUU fishing tersebut meliputi RFVR, implementasi PSMA, dan Electronic ASEAN Catch Documentation Scheme (E-ACDS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.