Kompas.com - 12/05/2021, 12:05 WIB
Warga binaan menjalankan ibadah shalat Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/7/2016). Ada lebih dari 450 warga binaan yang ada di lapas ini, Sebanyak 293 orang di antaranya mendapat remisi khusus hari besar keagamaan. KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANWarga binaan menjalankan ibadah shalat Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/7/2016). Ada lebih dari 450 warga binaan yang ada di lapas ini, Sebanyak 293 orang di antaranya mendapat remisi khusus hari besar keagamaan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 550 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi Idul Fitri tahun 2021.

Informasi itu disampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Rabu (12/5/2021).

Dirjen Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga menyebutkan, total 121.206 narapidana mendapatkan Remisi Khusus.

"Dari jumlah itu sebanyak 120.476 orang mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian (masa tahanan) dan 550 mendapatkan RK II atau langsung bebas," jelas Reynhard dalam keterangan tertulis.

Baca juga: ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Reynhard menambahkan, remisi itu merupakan hak yang diberikan negara pada para narapidana.

Pemberian remisi diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk penyadaran diri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemberian RK Idul Fitri diharapkan memotivasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari, serta selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan yang sedang dijalani," paparnya.

Reynhard menyebutkan, ada tiga provinsi dengan jumlah narapidana terbanyak yang mendapatkan remisi.

"Sumatera Utara sebanyak 14.096 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 13.223 orang, dan Jawa Barat dengan 11.776 orang," imbuh dia.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Remisi juga diatur pada Peraturan Presiden (PP) No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama PP No.28 Tahun 2006, Perubahan Kedua PP No.99 Tahun 2012.

Aturan lain, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan peraturan Menteri No.3 Tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Nasional
Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Nasional
Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Nasional
Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Nasional
DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

Nasional
Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Nasional
Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Nasional
Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X